REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar di Jombang, Jawa Timur, pada 27-31 Agustus 2026 akan memilih kepemimpinan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Forum tertinggi organisasi tersebut diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang mampu menjaga peran NU sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan di tengah berbagai tantangan zaman.
Aktivis dan tokoh muda NU Hatim Gazali menilai, muktamar tidak hanya menjadi ajang memilih ketua umum baru, tetapi juga menentukan arah organisasi dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, politik, hingga perkembangan teknologi yang semakin kompleks.
Baca Juga
Muktamar NU dan Ujian Akhlak Para Ulama: Menjaga Marwah Jam'iyyah, Menjunjung Amanah Para Muassis
Muktamar Ke-35 Dinilai Perlu Kembalikan NU Sebagai Kekuatan Moral dan Intelektual Bangsa
Kader NU Ingatkan Jangan Intervensi Muktamar dengan Intrik Kepentingan Politik Praktis
Ia mengutip hasil survei Alvara Research Center pada akhir 2025 yang menyebut sekitar 140 juta warga Indonesia mengidentifikasi diri sebagai Nahdliyin. Menurut dia, besarnya jumlah warga tersebut membuat kepemimpinan PBNU memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga peran NU sebagai kekuatan sosial-keagamaan sekaligus masyarakat sipil.
Karena itu, Hatim menyebut sedikitnya terdapat sembilan kriteria yang perlu dimiliki calon Ketua Umum PBNU periode mendatang. Kriteria tersebut meliputi kemampuan menjadi pemersatu di tengah dinamika internal organisasi, memiliki akar yang kuat di lingkungan pesantren, pengalaman panjang berkhidmat mulai dari tingkat ranting hingga kepengurusan pusat, serta memiliki wawasan nasional dan global.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Selain itu, calon ketua umum juga dinilai perlu menjaga independensi organisasi dengan tidak menjadi bagian dari partai politik maupun tidak sedang menduduki jabatan politik. Menurut Hatim, pemimpin NU juga harus berpihak kepada kelompok masyarakat yang lemah, mampu menjaga tradisi pesantren sembari mendorong modernisasi organisasi, serta memiliki kapasitas keulamaan, kemampuan organisasi, integritas, dan rekam jejak pengabdian yang teruji.
“Pemimpin NU perlu memiliki wawasan nasional dan global, menjaga independensi organisasi dengan tidak menjadi bagian dari partai politik maupun tidak sedang menduduki jabatan politik, serta mampu menjadikan NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang tetap kritis sekaligus konstruktif,” ujar Hatim dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (2/8/2026).
Menurut Hatim, kepemimpinan dengan karakter tersebut akan menjaga marwah pesantren sekaligus memperkuat kontribusi NU dalam menjawab berbagai persoalan kebangsaan dan tantangan global.
Ia berharap Muktamar Ke-35 NU tidak hanya menghasilkan figur yang memiliki dukungan luas, tetapi juga sosok yang mampu menjaga persatuan organisasi, memperkuat khidmah kepada umat, dan membawa NU memasuki abad keduanya dengan visi yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Hatim juga mengajak warga Nahdliyin mengawal proses pemilihan melalui para pengurus cabang dan wilayah. Menurut dia, penilaian terhadap kandidat semestinya didasarkan pada rekam jejak pengabdian, kapasitas kepemimpinan, integritas, dan kemampuan menjaga marwah organisasi.
“Muktamar tinggal sebulan lagi. Warga Nahdliyin perlu mengawal para pimpinan cabang dan wilayah agar memilih calon ketua umum yang memenuhi kriteria tersebut,” kata Hatim.
Komentar (0)