Pajak sering kali terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Ia hadir dalam bentuk angka-angka dalam APBN, laporan penerimaan negara, atau istilah fiskal yang terdengar teknokratis.
Padahal, hampir setiap hari masyarakat menikmati sesuatu yang dibangun, dibiayai, atau disubsidi melalui penerimaan negara: sekolah, rumah sakit, jalan raya, jembatan, transportasi, hingga berbagai program perlindungan sosial. Namun banyak yang tidak atau belum memahaminya.
Di situlah pajak sebenarnya menemukan maknanya. Pajak bukan sekadar kewajiban kepada negara, melainkan mekanisme gotong royong modern. Sebagian penghasilan yang kita keluarkan dikumpulkan menjadi sumber pembiayaan untuk kepentingan yang lebih luas.
Namun, manusia tidak hanya hidup sebagai warga negara. Ia juga hidup sebagai makhluk sosial dan bagi yang beragama, sebagai umat yang memiliki kewajiban keagamaan.
Dalam Islam ada zakat. Dalam tradisi Kristen dikenal persembahan dan persepuluhan. Hindu mengenal dana punia, sedangkan Buddha mengenal dana paramita. Bentuk dan tata caranya berbeda, tetapi terdapat benang merah yang sama: ada ajaran untuk berbagi sebagian harta dan kepedulian kepada sesama.
Tentu pajak dan zakat tidak dapat disamakan. Pajak merupakan kewajiban kenegaraan yang diatur oleh hukum dan berlaku sesuai ketentuan bagi warga negara atau subjek pajak.
Zakat merupakan kewajiban agama yang memiliki ketentuan tersendiri. Pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan publik secara luas, sedangkan zakat memiliki peruntukan keagamaan yang lebih spesifik.
Namun, keduanya bertemu pada satu titik penting: kemaslahatan bersama.
Indonesia sendiri telah berusaha mempertemukan dua ruang tersebut. Zakat yang dibayarkan melalui lembaga yang memenuhi ketentuan dapat diperhitungkan dalam sistem Pajak Penghasilan sebagai pengurang penghasilan bruto. Artinya, negara tidak menutup mata terhadap kewajiban keagamaan masyarakat, tetapi memberikan ruang agar kewajiban tersebut dapat diakomodasi dalam sistem perpajakan.
Kini muncul wacana yang lebih jauh: zakat tidak lagi sekadar menjadi tax deduction, tetapi dapat menjadi tax credit—langsung mengurangi pajak yang terutang.
Sekilas, gagasan ini terasa masuk akal. Seorang Muslim yang telah membayar zakat sekaligus membayar pajak mungkin merasa bahwa penghasilan yang sama telah dibebani dua kewajiban. Jika zakat dapat langsung mengurangi pajak, rasa keadilan bagi pembayar zakat mungkin semakin kuat.
Tetapi di sinilah kita perlu berhenti sejenak.
Apakah pembayaran zakat dan pajak benar-benar dapat disebut sebagai pajak ganda?
Tidak sepenuhnya. Keduanya memiliki dasar, tujuan, dan mekanisme yang berbeda. Lebih tepat mengatakan bahwa seseorang dapat memiliki dua kewajiban yang berbeda atas penghasilan atau harta yang sama, bukan semata-mata mengalami pemajakan dua kali.
Perbedaan istilah ini penting karena konsekuensi kebijakannya juga berbeda.
Jika zakat menjadi tax credit, penerimaan pajak negara berpotensi berkurang. Padahal pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara dan menjadi tumpuan APBN. Ketika penerimaan pajak berkurang, kebutuhan negara untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, subsidi, perlindungan sosial, dan pelayanan publik tidak otomatis ikut berkurang.
Maka pertanyaan kritisnya : “Jika pajak berkurang, apakah manfaat sosial yang dihasilkan zakat mampu mengisi ruang yang ditinggalkan?”
Di sinilah wacana tersebut membutuhkan kajian yang matang.
Jangan sampai negara terlalu cepat memberikan tax credit hanya karena terdengar adil, sementara dampak terhadap APBN belum dihitung secara menyeluruh. Sebaliknya, jangan pula negara hanya melihat zakat sebagai potensi berkurangnya penerimaan pajak.
Zakat memiliki potensi sosial ekonomi yang besar. Jika dihimpun dan dikelola dengan baik, zakat dapat membantu fakir miskin, pemberdayaan usaha kecil, pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kesenjangan. Dalam konteks tertentu, zakat bahkan dapat membantu negara mencapai tujuan pembangunan sosial.
Karena itu, yang perlu dibangun bukan pertentangan antara pajak dan zakat, melainkan sinergi yang sehat di antara keduanya.
Persoalan lain muncul ketika gagasan tersebut benar-benar diterapkan. Jika zakat menjadi tax credit, administrasi perpajakan harus dapat memastikan bahwa pembayaran zakat benar-benar dilakukan kepada lembaga yang memenuhi ketentuan, jumlahnya valid, dan bukti pembayarannya dapat dipertanggungjawabkan.
Di sinilah sistem perpajakan akan bersentuhan lebih dekat dengan administrasi keagamaan.
Bukan berarti pegawai pajak harus menjadi ahli zakat atau memahami seluruh hukum agama. Yang diperlukan justru sistem yang mampu menghubungkan keduanya. Lembaga zakat memastikan aspek keabsahan dan pengelolaan zakat; otoritas pajak memastikan konsekuensi fiskalnya. Teknologi dan integrasi data dapat menjadi jembatan.
Dengan demikian, bukan pegawainya yang harus menguasai semua bidang, melainkan sistemnya yang harus mampu mempertemukan berbagai bidang secara tertib. Tetapi ada persoalan yang lebih luas lagi.
Indonesia bukan hanya terdiri dari umat Islam. Jika zakat memperoleh perlakuan sebagai tax credit, bagaimana dengan kewajiban atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama lain? Apakah akan mendapatkan perlakuan yang sepadan?
Pertanyaan ini tidak boleh dianggap sebagai upaya mempertentangkan agama. Justru sebaliknya, ini bagian dari upaya menjaga prinsip keadilan dan kesetaraan warga negara.
Sebab jika negara mulai menghubungkan kewajiban agama dengan kewajiban perpajakan, desain kebijakannya harus cukup luas untuk menghormati keberagaman Indonesia.
Pada akhirnya, pajak dan kewajiban keagamaan sebenarnya memiliki pesan moral yang hampir sama: jangan menikmati seluruh hasil kerja sendiri tanpa menyisihkan sesuatu untuk kepentingan orang lain.
Pajak mengajarkan tanggung jawab sebagai warga negara. Zakat dan kewajiban sosial keagamaan mengajarkan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bersama orang lain.
Keduanya merupakan bentuk gotong royong, meskipun berada dalam ruang yang berbeda.
Karena itu, membayar pajak semestinya tidak selalu dimaknai sebagai kehilangan sebagian penghasilan. Di balik pajak ada sekolah yang mungkin tidak pernah kita gunakan, tetapi digunakan anak orang lain. Ada rumah sakit yang mungkin belum pernah kita datangi, tetapi akan dibutuhkan oleh masyarakat lain. Ada jalan yang setiap hari kita lewati dan berbagai fasilitas yang manfaatnya mungkin baru kita sadari ketika tidak tersedia.
Begitu pula zakat. Ia bukan sekadar mengeluarkan harta, tetapi menyadarkan bahwa dalam sebagian rezeki kita terdapat hak orang lain.
Mungkin di sinilah titik temu yang paling indah antara pajak dan zakat: keduanya mengajarkan bahwa harta pribadi memiliki dimensi sosial.
Namun, titik temu moral itu tidak berarti keduanya harus dilebur menjadi satu.
Pajak tetap pajak. Zakat tetap zakat.
Jika suatu hari zakat benar-benar menjadi tax credit, kebijakan tersebut harus dibangun dengan perhitungan fiskal yang hati-hati, administrasi yang sederhana, pengawasan yang kuat, dan prinsip kesetaraan bagi seluruh warga negara.
Jangan sampai niat mengurangi beban masyarakat justru menambah beban APBN. Jangan pula demi mengejar penerimaan zakat, negara kehilangan kendali atas kesehatan fiskalnya.
Sebaliknya, jika dirancang dengan baik, kebijakan tersebut dapat menjadi model menarik bagaimana negara menghargai keyakinan masyarakat sekaligus memperkuat fungsi sosial dari kewajiban keagamaan.
Pada akhirnya, persoalan pajak dan zakat bukan hanya tentang berapa rupiah yang keluar dari kantong kita.
Ia berbicara tentang untuk siapa harta itu digunakan dan seberapa besar kesediaan kita berbagi untuk kehidupan bersama.
Pajak membiayai kepentingan publik melalui negara. Zakat dan kewajiban sosial keagamaan membantu mereka yang membutuhkan melalui mekanisme keagamaan dan sosial.
Jalan yang ditempuh berbeda, tetapi tujuannya dapat bertemu: kemaslahatan manusia.
Karena itu, jika suatu hari zakat benar-benar dapat menjadi pengurang pajak secara langsung, jangan hanya melihatnya sebagai kemenangan pembayar pajak atau keberhasilan lembaga zakat.
Ukuran keberhasilannya jauh lebih besar: apakah masyarakat menjadi lebih adil, orang miskin menjadi lebih berdaya, pengelolaan zakat semakin transparan, kepatuhan pajak meningkat, dan APBN tetap sehat?
Jika semua itu dapat dicapai, maka pajak dan zakat tidak lagi dilihat sebagai dua kewajiban yang saling membebani.
Keduanya dapat menjadi dua jalan yang berbeda menuju satu tujuan: gotong royong untuk kemaslahatan bersama, demi Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat.
Komentar (0)