Tito Karnavian Dorong Integrasi SPBE Berbasis Biometrik agar Penyaluran Bansos Lebih Akurat

Pantau - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong percepatan integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government melalui data kependudukan berbasis biometrik yang terhubung dengan berbagai kementerian dan lembaga guna memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang benar-benar berhak.

Tito menyampaikan langkah tersebut saat memberikan pengarahan kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor di Gedung Negara BN1, Kabupaten Biak Numfor, Papua, pada Jumat.

Ia menjelaskan pembaruan data difokuskan pada kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 4 sebagai upaya meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial sekaligus meminimalkan potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan.

Ia mengungkapkan, "Dengan sistem itu bisa membaca tepat, lebih tepat, lebih akurat ya siapa saja yang layak menerima bansos dan siapa yang tidak."

Tito mengungkapkan hasil uji coba pemadanan data berbasis biometrik milik Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan masih terdapat kebutuhan besar untuk melakukan pembaruan data penerima bantuan sosial.

Dari proses validasi tersebut ditemukan sejumlah data penerima bantuan sosial sebelumnya sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi aktual.

Data tersebut dinilai memerlukan perbaikan agar bantuan pemerintah dapat diberikan kepada penerima yang tepat sesuai kriteria yang ditetapkan.

Tito menyampaikan Kabupaten Biak Numfor menjadi salah satu daerah prioritas dalam perluasan implementasi e-government yang ditargetkan terlaksana sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus.

Ia mengatakan, "Nah, sebelum tanggal 17 Agustus, Pak Presiden meminta kalau bisa tambah 100 lagi. Khusus di Papua salah satunya adalah Biak."

Mendagri mengajak seluruh pihak di daerah, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aparat kampung, hingga petugas Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), untuk mendukung proses pemutakhiran data yang akan dilakukan oleh tim teknis di lapangan.

Menurut Tito, kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci agar bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Ia menegaskan, “Sehingga kita harapkan di Biak nanti penerima bantuan dari pemerintah pusat maupun pemberian bantuan dari pemerintah provinsi ataupun kabupaten itu betul-betul orang yang berhak, yang tepat sasaran.”