REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat politik sekaligus mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Muhammad AS Hikam, berharap Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) mendatang mampu melahirkan kepemimpinan yang progresif. Pemimpin NU ke depan harus mampu mengembalikan relevansi NU sebagai kekuatan moral dan intelektual bangsa.
Pernyataan tersebut disampaikan AS Hikam dalam diskusi bertema "Mencari Format Ideal Kepemimpinan NU" di Jakarta, Jumat (31/7/2026). Diskusi jelang muktamar ini turut menghadirkan Guru Besar UI Prof Dr Hanief Saha Ghafur dan pengasuh pesantren dari Buntet KH Faris Fuad Hasyim. Hikam menyoroti kedekatan organisasi dengan kekuasaan serta kasus hukum kader yang dinilainya sebagai peringatan dini bagi tata kelola organisasi.
Baca Juga
RMI PBNU Harap Muktamar ke-35 NU Hasilkan Rekomendasi Peta Jalan Transformasi Pesantren
Kader NU Ingatkan Jangan Intervensi Muktamar dengan Intrik Kepentingan Politik Praktis
Muktamar NU 2026: Saatnya Al-Khuruj Minal Khilaf dan Regenerasi Kepemimpinan Nahdlatul Ulama
"Dalam lima tahun terakhir menurut saya justru terjadi semacam setback dalam relevansi NU. Apalagi jika kita melihat apa yang dahulu diinginkan dan dicita-citakan oleh Gus Dur. Menghidupkan Gus Dur berarti menghidupkan kembali paradigma itu. NU hampir kehilangan peran sebagai leading sector kepemimpinan pemikiran," ujar AS Hikam di Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Hikam menegaskan bahwa mencari format kepemimpinan ideal bukan berarti meremehkan kepemimpinan saat ini, melainkan merespons tantangan zaman dengan berpijak pada warisan para masyayikh. Ia menyoroti perlunya menghidupkan kembali paradigma Gus Dur yang membangun NU bukan sekadar gerakan keagamaan, tetapi juga pusat fikrah yang mandiri dan kritis dalam merespons persoalan sosial hingga demokratisasi.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Terkait dinamika menjelang Muktamar NU, Hikam menyikapi santai adanya perbedaan pandangan maupun riak-riak kecil di internal organisasi. Ia meyakini forum permusyawaratan tertinggi warga Nahdliyin tersebut akan berjalan lancar dengan tetap mengedepankan tradisi musyawarah.
"Kalau NU ingin kembali melanjutkan paradigma Gus Dur, tokoh-tokohnya banyak. Tinggal memilih. Tetapi jika paradigma itu hendak dilanjutkan, tentu ada konsekuensinya, termasuk perlunya perbaikan aturan main dan tata kelola organisasi yang menjadi tanggung jawab kepemimpinan NU di masa depan," ujar dia.
Komentar (0)