Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono membantah anggapan kalau program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sudaryono mersa perlu meluruskan berbagai komentar, khususnya di media sosial yang menyebut program MBG menghabiskan anggaran negara.
"Saya ingin meluruskan. Saya gemes juga lihat komentar di sosial media, seolah-olah kan MBG ini menghabisi anggaran negara, terus seolah-olah ini kurang, itu kurang" ujar Sudaryono dalam Konferensi Pers di kantor Badan Gizi Nasional, Jumat (31/7).
Sudaryono mengungkapkan berbagai persoalan seperti harga pupuk, kerusakan jaringan irigasi, sekolah yang rusak, hingga gaji guru honorer yang kecil sudah ada jauh sebelum Program MBG diluncurkan.
Menurutnya, keberadaan MBG tidak menyebabkan pembangunan di sektor-sektor tersebut berhenti. Sebaliknya, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki berbagai permasalahan tersebut.
Sebagai contoh, Sudaryono menyinggung persoalan pupuk. Ia mengatakan ketika MBG belum ada, petani juga masih mengeluhkan keterbatasan pupuk dan volume distribusinya. Bahkan saat ini, ketika pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk program MBG, pupuk justru tetap tersedia dengan harga yang lebih murah.
"Dulu tidak ada MBG, artinya tidak ada anggaran yang terpakai untuk MBG, itu pupuknya kurang. Dan bahkan sekarang anggarannya sudah dipakai MBG, itu kemudian pupuknya dijual harganya diskon," ujar Sudaryono.
Sudaryono menjelaskan hal serupa juga terjadi pada infrastruktur irigasi. Menurutnya, jaringan irigasi bukan persoalan baru yang muncul setelah MBG dijalankan. Saat ini pemerintah justru tetap mengalokasikan anggaran untuk merevitalisasi jaringan irigasi dengan nilai investasi yang mencapai sekitar Rp 15 triliun.
Sudaryono juga menyoroti komentar yang mengaitkan program MBG dengan perbaikan sekolah rusak. Menurutnya, banyak sekolah sudah mengalami kerusakan sejak lama, bahkan ketika program tersebut belum ada.
"Anda harusnya bertanya, dulu ke mana (anggarannya)? Dari kemarin kemarin tidak ada MBG harusnya sekolah itu bagus semua, kan tidak," ungkapnya.
Sudaryono menjelaskan pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak. Ia menyebut jumlah sekolah yang diperbaiki terus meningkat, dari sekitar 16 ribu sekolah menjadi 90 ribu sekolah pada tahun ini. Ke depan, pemerintah menargetkan perbaikan 300 ribu hingga 400 ribu sekolah.
Selain itu, ia juga menyinggung kesejahteraan guru honorer. Menurutnya, rendahnya pendapatan guru honorer juga bukan persoalan yang muncul akibat adanya MBG. Sebaliknya, pemerintah saat ini justru sedang melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kesejahteraan mereka.
“Guru Honorer, dulu tidak ada MBG, kan ngga kemudian karena MBG guru honorer gajinya kecil. Bahkan oleh Pak Presiden kan sudah dipastikan (gajinya) sampai dengan Rp 2 juta,” ungkapnya.
Sudaryono menegaskan pagu anggaran MBG yang totalnya mencapai sekitar Rp 268 triliun pada tahun ini tidak membuat pemerintah menghentikan program-program pembangunan lainnya. Menurutnya, pemerintah tetap menjalankan berbagai program secara bersamaan. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk melihat persoalan tersebut menggunakan akal sehat.
“Kita memang banyak yang harus dibenahi, betul memang tugas pemerintah adalah membenahi, membenahi hal-hal yang memang harus dibenahi, pendidikan, kesehatan, visi kita benahi semua,” tutur Sudaryono.
Komentar (0)