Kritik Praktik Survei Politik, Muslim Arbi Sebut Transparansi Jadi Kunci

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi mengkritik praktik survei politik di Indonesia. Dia menilai kemiripan hasil survei yang dirilis sejumlah lembaga memunculkan pertanyaan publik mengenai independensi proses pengumpulan data.

Muslim mengatakan salah satu dugaan yang kerap dibicarakan ialah penggunaan jaringan pengelola surveyor atau enumerator yang sama oleh sejumlah lembaga survei. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menghasilkan pola temuan yang serupa.

BACA JUGA: Muslim Arbi Ingatkan Pentingnya Menilai Rekam Jejak Pengkritik Pemerintah

"Banyak orang bertanya, mengapa hasil survei politik dari berbagai lembaga sering kali terlihat mirip? Salah satu dugaan yang kerap dibicarakan adalah karena sebagian lembaga survei menggunakan pengelola jaringan surveyor atau enumerator yang sama untuk mengumpulkan data di lapangan," ujar Muslim Arbi dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (31/7).

Dia menilai persoalan yang perlu mendapat perhatian bukan hanya lembaga survei, melainkan juga dugaan adanya pihak ketiga yang mengelola jaringan enumerator di berbagai daerah.

BACA JUGA: Polemik Paskibraka Sulsel, Muslim Arbi Minta Seleksi Dibuka Transparan

Menurutnya, apabila proses pengumpulan data bergantung pada jaringan yang sama, independensi survei dapat dipertanyakan.

"Dugaan permainan bukan terjadi di lembaga surveinya, melainkan pada pihak yang mengelola jaringan surveyor. Mereka diduga memiliki kemampuan mengatur proses pengambilan data sehingga angka-angka yang dihasilkan tampak seolah-olah berasal dari pengambilan sampel yang benar, padahal kualitas pelaksanaannya dipertanyakan," katanya.

BACA JUGA: Independensi Lembaga Survei Politik Diragukan, Sultan Minta BRIN Tampil Sebagai Referensi Politik Masyarakat

Muslim menyebut pihak yang diduga mengendalikan jaringan tersebut sebagai "mafia survei politik". Menurutnya, jika dugaan tersebut benar, persoalannya tidak lagi sebatas metodologi penelitian, tetapi juga menyangkut etika dalam demokrasi karena survei berpotensi memengaruhi pembentukan opini publik.

"Survei yang seharusnya menjadi alat untuk mengukur pendapat masyarakat justru dapat berubah menjadi alat untuk menggiring persepsi publik. Angka-angka survei kemudian bukan lagi sekadar mencerminkan kenyataan, melainkan berpotensi memengaruhi pilihan politik masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Muslim menilai transparansi menjadi syarat utama agar lembaga survei tetap memperoleh kepercayaan masyarakat.

Dia mendorong setiap lembaga membuka secara rinci metodologi penelitian, mulai dari teknik pengambilan sampel, jumlah responden, waktu pelaksanaan survei, margin of error, tingkat kepercayaan, hingga mekanisme pengawasan terhadap enumerator di lapangan.

Selain itu, dia menekankan pentingnya penjelasan mengenai proses validasi data untuk memastikan wawancara dilakukan sesuai prosedur.

Menurut Muslim, makin terbuka sebuah lembaga survei terhadap metodologi dan proses audit internalnya, makin mudah pula masyarakat menilai kualitas hasil survei yang dipublikasikan. (jlo/jpnn)