REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa Dewan Perdamaian alias Board of Peace (BoP) telah mencapai kesepakatan untuk "pelucutan senjata sepenuhnya" terhadap Hamas dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya di Gaza. Pasukan Indonesia diisukan bakal terlibat dalam pelucutan tersebut.
Trump mengatakan, kesepakatan yang dicapai oleh Dewan Perdamaian Gaza mengenai pelucutan senjata total Hamas sebagai langkah yang "bersejarah". Melalui unggahan di Truth Social, Trump menyatakan bahwa Israel akan meninggalkan Gaza setelah Hamas melucuti senjatanya.
"Begitu pelucutan senjata rampung, pasukan Israel akan mundur, dan Pasukan Stabilisasi Internasional akan bekerja sama dengan kepolisian Palestina yang baru untuk menjamin keamanan Gaza bagi penduduknya maupun negara-negara tetangganya," ujar Trump.
"Israel akan mendapatkan keamanan yang layak mereka terima, di mana Gaza tidak lagi dijadikan basis bagi serangan teror," tulisnya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Ia mengatakan bahwa kesepakatan tersebut "merupakan langkah krusial agar Gaza pada akhirnya dapat dikelola oleh pemerintahan Palestina yang baru, yang akan bekerja sama erat dengan Dewan Perdamaian demi membantu rakyat Palestina.”
Koresponden Aljazirah di Washington melaporkan, pengaturan ini akan dilakukan secara bertahap berdasarkan sektor. Seiring dengan pembersihan sektor-sektor di Gaza dan pelucutan senjata Hamas di wilayah tersebut, semakin banyak petugas polisi Palestina yang akan ditempatkan dan mulai bertugas.
Pusat-pusat komando Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza ditampilkan dalam pertemuan Dewan Perdamaian di Institut Perdamaian AS di Washington, AS, 19 Februari 2026. - (EPA/ALESSANDRO DI MEO)
Mereka akan bekerja sama dengan pasukan koordinasi internasional yang susunannya belum dipastikan. Namun, merujuk laporan Aljazirah, beredar kabar bahwa pasukan ini mungkin melibatkan pihak Indonesia dan bahkan Turki, sesuatu yang mungkin tidak disukai oleh pihak Israel.
Tujuannya adalah agar Gaza beralih menuju pemerintahan teknokratis sebagaimana dijanjikan dalam rencana perdamaian 15 poin.
Belum ada pernyataan dari pihak Indonesia soal perkembangan terbaru ini. Maret lalu, pemerintah RI telah menyatakan bakal mengurangi pengiriman pasukan perdamaian ke Jalur Gaza, di bawah BoP. "Kalau kita siap, yang paling ideal, kita kirim 20 ribu. Tetapi, ternyata negara-negara lain cukup kirim beberapa ratus (pasukan). Jadi kita kirim 8.000 (prajurit TNI)," kata Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026).
Rencana pengiriman pasukan itu sebelumnya sempat terhambat akibat serangan AS dan Israel ke Iran.
Sedangkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia pada Februari menegaskan partisipasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pasukan Stabilitas Internasional (ISF) untuk Gaza bukan untuk misi tempur, dan pelucutan senjata, melainkan pada aspek kemanusiaan.
Kemenlu menerangkan, ada delapan batasan nasional yang mengikat Indonesia di dalam ISF tersebut. Di antaranya terkait dengan kepastian mandat nontempur, dan nonpelucutan. “Mandat nonkombatan dan nondemiliterisasi. Keikutsertaan Indonesia bukan untuk misi tempur, dan bukan untuk misi demiliterisasi (pelucutan senjata),” begitu tegas Kemenlu.
“Mandat Indonesia bersifat kemanusian, dengan fokus pada perlindungan warga sipil, bantuan kemanusian, dan kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan dan penguatan kapasitas Polisi Palestina,” begitu tulis Kemenlu.
Komentar (0)