Industri Kelapa Sawit Pangkalan Bun Sudah Sumbang Rp 1,7 T ke Negara Tahun Ini

Industri kelapa sawit menjadi salah satu sektor perindustrian utama di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Hal ini juga berdampak pada penerimaan negara di mana industri tersebut sudah menyumbang Rp 1,7 triliun hingga Juli 2026.

Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan, Muhtadi menjelaskan angka tersebut merupakan akumulasi dari bea keluar sampai penerimaan lainnya termasuk pungutan dana sawit.

“Ekspor sawit itu, sawit dan produk sawit itu. Itu sekitar Rp 882 miliar untuk sampai dengan saat ini ya, untuk tahun 2026 ini. Untuk dari penerimaan dari dana sawit sekitar Rp 860 miliar. Jadi sekitar hampir Rp 1,7 triliun lebih ya. Di Kalimantan Bagian Selatan ini (Pangkalan Bun) adalah kontribusi terbesar dari penerimaan dari sisi ekspor ya,” kata Muhtadi ditemui di kawasan berikat PT Citra Borneo Utama, Kalimantan Tengah pada Kamis (30/7).

Rata-rata ekspor produk sawit dan turunannya dari Pangkalan Bun saat ini ditujukan ke India. Ia juga menjelaskan tantangan dari pengawasan kepabeanan produk sawit dari Pangkalan Bun. Utamanya adalah metode ekspor yang dilakukan secara Ship to Ship (STS) dari kapal tongkang ke mother ship yang jaraknya cukup jauh. Hal ini karena sungai yang berada di kawasan berikat tak cukup dalam untuk dilalui mother ship.

“Itu jaraknya kan cukup jauh kan. Terkait dengan sekitar berapa 40 mil ya dan membutuhkan waktu dari perjalanan sekitar 12 jam ini. Otomatis ini kan terkait dengan (biaya) logistik pasti naik ya. Karena tidak bisa langsung itu, membutuhkan waktu,” jelas Muhtadi.

Di samping itu, ekspor kontainer turut mengalami tantangan. Utamanya dari ketersediaan kontainer yang layak. Di samping itu, ia juga tak menutup kemungkinan bahwa praktik penyelundupan untuk ekspor masih ada. Namun demikian, ia berkomitmen bahwa Bea Cukai akan terus melakukan pengawasan dan koordinasi bersama industri terkait.

“Kan yang namanya orang mau berusaha misalkan, mau melakukan tindak penyelundupan dan sebagainya pasti ada. Tetapi kami semua komitmen kita dengan adanya sinergi, mekanisme pengawasan baik kami dari Bea Cukai, dari aparat penegak hukum, dari teman-teman Kepolisian, dari teman-teman TNI, Kejaksan itu kita bersinergi,” ujarnya.