jpnn.com, JAKARTA - Dalam upaya berkelanjutan untuk memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), transparansi operasional dan mitigasi risiko hukum di seluruh lini usaha, PT Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 secara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) strategis bersama Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Sinergi kelembagaan ini dilatarbelakangi oleh makin dinamisnya perkembangan dunia usaha serta kompleksitas permasalahan hukum yang dihadapi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.
BACA JUGA: John Herdman Tak Mau Ambil Risiko, Siapkan Rotasi Kontra Timor Leste
Sebagai BUMN terkemuka yang bergerak di sektor jasa keuangan non-bank, PT Pegadaian berkomitmen menjaga asas kepatuhan hukum (compliance) dan pengelolaan risiko secara terukur demi melindungi aset negara serta kepentingan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).
Sesuai dengan amanat undang-undang dan tugas pokok fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Kejaksaan memiliki kewenangan khusus untuk memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum (Legal Opinion/Legal Assistance), serta Tindakan Hukum Lainnya kepada instansi pemerintah maupun BUMN.
BACA JUGA: Pegadaian Terima SK Perjanjian Kerja Bersama dari Kemenaker RI
Penandatanganan PKS ini menjadi payung hukum resmi bagi kedua belah pihak untuk mempercepat penyelesaian permasalahan hukum dan penanganan risiko secara preventif.
Pemimpin Wilayah Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 Maryono menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan milestone penting bagi keberlanjutan bisnis perusahaan.
BACA JUGA: Update Harga Emas Hari Ini 27 Juli di Pegadaian: Antam Rp 1,727 Juta Per Gram
"Seiring meningkatnya kompleksitas transaksi keuangan dan potensi risiko hukum di lapangan, kolaborasi bersama Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di bidang perdata dan tata usaha negara akan memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan," ujar Maryono.
"Kami tidak hanya berfokus pada penyelesaian sengketa atau penanganan masalah hukum yang timbul, melainkan menaruh perhatian besar pada aspek mitigasi dan pencegahan risiko (preventif) melalui konsultasi hukum yang intensif," sambung dia.
Dia menyebut sinergi ini diyakini mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan aset negara secara optimal demi terwujudnya ekosistem bisnis Pegadaian yang sehat, aman, dan berkelanjutan.
Kerja sama strategis antara PT Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berfokus pada empat pilar utama. Penguatan sinergi & koordinasi kelembagaan yaitu dengan membangun pola komunikasi, konsultasi, dan koordinasi yang responsif serta berkelanjutan antara jajaran operasional Pegadaian dan Jaksa Pengacara Negara (JPN).
Pemberian bantuan & tindakan hukum dengan cara meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa perdata, pendampingan hukum (legal assistance), dan penyusunan pertimbangan hukum (legal opinion) atas kebijakan strategis.
Penegakan Good Corporate Governance (GCG) untuk mendorong terciptanya manajemen operasional yang patuh pada regulasi perundang-undangan (compliance) serta meminimalisir celah potensi penyimpangan. Serta yang terakhir adalah perlindungan terhadap aset negara dengan cara menjamin kepastian hukum atas aset-aset strategis dan keberlangsungan operasional layanan jasa keuangan PT Pegadaian di wilayah Jakarta Selatan.
Selain penandatanganan berkas Perjanjian Kerja Sama dan penyerahan plakat, acara diisi juga dengan diskusi interaktif (talkshow) yang menyasar isu-isu hukum perdata terbaru, sosialisasi Product Knowledge dari bagian bisnis Pegadaian, dan ditutup dengan acara makan siang bersama sebagai indikasi telah terwujudnya kerja sama yang sinergis dari kedua institusi. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 25 Juli 2026, UBS Tembus Rp 2,599 Juta Per Gram
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
Komentar (0)