Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mengkritisi rendahnya realisasi Program Intervensi Gen Z yang digagas Pemerintah Kota Surabaya untuk menekan angka pengangguran terbuka. Hingga memasuki triwulan akhir Tahun Anggaran 2026, serapan anggaran program tersebut baru mencapai sekitar 2 persen meski dana telah didistribusikan ke seluruh kecamatan.
“Anggaran sudah di-dropping di masing-masing kecamatan pada Tahun Anggaran 2026, tapi serapannya baru 2 persen,” ujar politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini, Kamis (30/7/2026).
Berdasarkan catatan DPRD Surabaya, dari 31 kecamatan di Kota Pahlawan, baru sekitar empat hingga lima kecamatan yang mulai merealisasikan anggaran program tersebut. Kondisi itu dinilai menjadi sinyal bahwa pelaksanaan program belum berjalan sesuai target sehingga perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
“Kalau melihat progresnya sekarang, tentu ini harus menjadi perhatian serius. Program yang sudah dianggarkan dengan baik seharusnya bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama generasi muda yang menjadi sasaran utama,” kata Cak Yebe.
Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya itu menegaskan Komisi A DPRD Surabaya akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas Program Intervensi Gen Z. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam pembahasan Perubahan APBD (PAK) 2026 maupun penyusunan APBD 2027.
“Jika di PAK ternyata serapan tidak maksimal, maka akan kami evaluasi efektivitas program ini. Kalau kesimpulannya tidak efektif, maka akan kita hapus di 2027,” tegas mahasiswa program doktor Ilmu Hukum Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya ini.
Program Intervensi Gen Z sendiri memiliki alokasi anggaran hingga Rp47 miliar apabila terealisasi secara penuh. Menurut dia, tujuan program tersebut untuk menekan angka pengangguran terbuka patut diapresiasi, namun pelaksanaannya harus mampu menunjukkan hasil yang terukur.
“Tujuan awal program ini sangat mulia, untuk mengurangi angka pengangguran terbuka. Tapi ketika serapan tidak berjalan, maka perlu kita gali kenapa tidak efektif,” ujar Cak Yebe.
Dia menambahkan setiap program yang menggunakan anggaran daerah harus dievaluasi berdasarkan manfaat yang diterima masyarakat, bukan hanya besarnya alokasi anggaran. Apabila hasil evaluasi menunjukkan program tidak berjalan efektif, DPRD akan mendorong agar anggaran dialihkan ke program lain yang lebih tepat sasaran.
“Kalau ternyata tidak efektif, lebih baik anggaran dialihkan untuk program lain yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. [asg/kun]
Komentar (0)