HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dewan Lingkungan sekaligus peneliti Municipal Solid Waste Management, Marini Ambo Wellang, S.Sos., M.I.Kom., Ph.D., mengajak masyarakat memanfaatkan bank sampah sebagai bagian dari penerapan kebijakan Pemerintah Kota Makassar yang mulai 1 Agustus 2026 hanya menerima sampah residu di TPA Tamangapa.
Menurut Marini, sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomi tidak seharusnya bercampur dengan residu karena akan menurunkan kualitas dan nilai jualnya.
“Kalau mampu, olah juga organiknya. Kemudian, jangan lupa untuk bank-bank sampah yang ada, itu dimanfaatkan sebisa mungkin untuk membawa sampah pilahan dalam bentuk yang recycle, seperti plastik, kardus, dan yang lainnya,” ujarnya, Kamis (30/7/2026).
Ia mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan bank sampah unit maupun bank sampah sektoral atau Sentra Tukar Sampah yang telah disediakan di sejumlah lokasi.
“Sampah tersebut bisa langsung ditukar saat itu juga,” katanya.
Marini menilai keberadaan bank sampah menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Selain memudahkan warga menyalurkan sampah pilahan, sistem tersebut juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
Di sisi lain, ia menilai tantangan terbesar saat ini bukan hanya soal sarana dan prasarana, melainkan edukasi kepada masyarakat.
Menurutnya, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan sosialisasi, namun keterbatasan jumlah personel membuat edukasi belum mampu menjangkau seluruh RT dan RW di Kota Makassar.
Karena itu, ia mendorong seluruh elemen ikut mengambil peran, mulai dari perangkat pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat hingga sektor swasta.
“Kami berharap tidak hanya DLH saja yang melakukan itu, tetapi semua elemen pemerintah, masyarakat, swasta, sekolah, universitas, juga ikut terlibat dalam edukasi ini,” ujarnya.
Marini juga mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, penyuluh pertanian, penyuluh urban farming hingga tenaga kesehatan lingkungan ikut menyampaikan edukasi pemilahan sampah kepada masyarakat.
“Kalau mengharapkan cuma dari Dinas Lingkungan Hidup saja, atau Dewan Lingkungan, tentu ini sangat terbatas personelnya,” imbuhnya.
Ia turut mengapresiasi keterlibatan Tim Penggerak PKK dalam gerakan pengelolaan sampah dan berharap peran tersebut diperkuat bersama Dharma Wanita Persatuan.
Selain edukasi tatap muka, Marini meminta seluruh pihak memanfaatkan media sosial dan platform digital agar pesan mengenai pemilahan sampah dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
“Memang banyak masyarakat yang menganggap bahwa edukasi itu harusnya lewat tatap muka. Kita berharap semua platform sosial media juga bisa dimanfaatkan dalam edukasi ini,” katanya.
Marini juga mengajak perusahaan swasta berpartisipasi dengan membangun budaya pemilahan sampah di lingkungan kerja.
“Minimal di lingkungan mereka sendiri dulu, karyawan-karyawannya diajak untuk pemilahan dan pengolahan di rumah masing-masing atau di kantor masing-masing,” jelasnya.
Menurutnya, kebijakan pembatasan sampah yang masuk ke TPA Tamangapa tidak sekadar menjadi aturan baru, tetapi momentum membangun kesadaran bahwa hanya sampah residu yang seharusnya berakhir di TPA.
“Tidak ada yang benar-benar siap, yang ada adalah dijalankan, dilakukan,” pungkasnya. (*/)
Komentar (0)