HARIAN.FAJAR.CO.ID, TAKALAR – Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menegaskan keberhasilan pembangunan daerah hanya dapat dicapai melalui sinergi yang kuat antara pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat. Seluruh tingkatan pemerintahan, kata dia, merupakan satu kesatuan sistem yang harus berjalan selaras dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang terintegrasi kembali ditegaskan Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye saat memberikan arahan pada kegiatan Penandatanganan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Hasil Audit Sementara Belanja Modal, Belanja Barang, serta Audit Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan yang digelar Inspektorat Kabupaten Takalar di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar itu dihadiri para camat dan kepala desa se-Kabupaten Takalar.
Dalam arahannya, Daeng Manye menekankan bahwa seluruh pemimpin pemerintahan, mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati hingga Kepala Desa, sama-sama memperoleh mandat dari rakyat. Meski demikian, seluruh penyelenggara pemerintahan tetap terikat dalam satu sistem birokrasi yang mengedepankan koordinasi, kepatuhan, dan sinergi.
“Presiden dipilih rakyat, Gubernur dipilih rakyat, Bupati dipilih rakyat, begitu pula Kepala Desa. Tetapi dalam menjalankan pemerintahan kita tetap berada dalam satu sistem. Tidak ada yang berdiri sendiri. Semua wajib menjalankan tata kelola pemerintahan dengan baik dan benar,” tegas Daeng Manye.
Menurutnya, desa merupakan ujung tombak pelayanan publik sekaligus garda terdepan pembangunan. Karena itu, kemajuan Kabupaten Takalar sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan secara efektif dan akuntabel.
Ia menjelaskan, seluruh proses pembangunan telah memiliki mekanisme yang jelas melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), kemudian berlanjut ke Musrenbang Kecamatan, pembahasan di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat.
“Semua sudah memiliki jalur dan mekanisme. Desa mengusulkan, kecamatan mengoordinasikan, kabupaten menyelaraskan, provinsi dan pemerintah pusat memperkuat. Inilah sistem pembangunan nasional yang harus kita pahami bersama,” ujarnya.
Daeng Manye mengibaratkan sistem pemerintahan sebagai rangkaian roda mesin yang saling terhubung. Pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat memiliki peran masing-masing, namun harus bergerak dalam satu irama agar pembangunan berjalan optimal.
“Kalau satu roda berhenti, roda yang lain juga akan terganggu. Karena itu saya mengajak seluruh camat dan kepala desa untuk tetap berada dalam satu barisan, satu tujuan, dan satu komando dalam membangun Takalar,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga etika birokrasi, disiplin, dan loyalitas terhadap sistem pemerintahan. Menurutnya, aparatur pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Siapa pun yang memimpin, selama berada dalam koridor pemerintahan, kita wajib menghormati, mendukung, dan bekerja sesuai aturan demi kepentingan masyarakat,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Daeng Manye kembali menegaskan komitmennya membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel melalui semangat One Team, One Command. Menurutnya, kolaborasi seluruh unsur pemerintahan menjadi fondasi utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas serta pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa.
Ia berharap seluruh camat dan kepala desa terus memperkuat koordinasi, menjaga integritas, serta menjalankan tata kelola pemerintahan secara konsisten agar setiap program pembangunan dapat berjalan sesuai harapan.
“Jika desa maju, kecamatan kuat, kabupaten berkembang, dan seluruh program pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik, maka manfaat pembangunan akan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Takalar. Itulah tujuan kita bersama,” pungkasnya.
Komentar (0)