Oleh: Muhammad Fadli Noor, pengamat politik
Pekan ini perhatian publik Indonesia tiba-tiba bergeser. Perdebatan yang sebelumnya didominasi isu ekonomi, pembangunan, dan berbagai agenda pemerintahan berubah menjadi diskusi panjang mengenai dua kata yang diucapkan Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pidato: londo ireng.
Dalam hitungan jam, potongan pidato tersebut memenuhi ruang pemberitaan, memicu tanggapan organisasi pers, mengundang analisis akademisi, serta melahirkan perdebatan luas di media sosial. Peristiwa itu kembali menegaskan bahwa ucapan seorang kepala negara hampir tidak pernah berhenti sebagai sekadar ucapan.
Ketika keluar dari mimbar kekuasaan, setiap kata membawa bobot sejarah, otoritas, dan simbolisme yang membuat maknanya berkembang jauh melampaui maksud awal pembicaranya. Polemik mengenai londo ireng akhirnya bukan sekadar membahas sebuah istilah melainkan memperlihatkan bagaimana bahasa politik mampu membentuk persepsi, memengaruhi hubungan antara negara dan masyarakat, bahkan mengubah arah percakapan publik hanya dalam waktu singkat.
Sebagian masyarakat memaknai istilah tersebut sebagai kritik keras terhadap pihak-pihak yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan asing daripada kepentingan nasional, dan pada sebagian lainnya memandangnya sebagai pelabelan yang berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dengan media, akademisi, dan masyarakat sipil.
Perbedaan tafsir itu berkembang cepat karena setiap kelompok membaca peristiwa yang sama melalui pengalaman politik, latar belakang, dan kepentingannya masing-masing. Perdebatan kemudian bergeser dari substansi kebijakan menuju pertarungan makna atas sebuah simbol politik.
Namun ada sisi lain yang layak direnungkan yaitu kemungkinan kegelisahan seorang presiden ketika memilih menggunakan bahasa yang begitu tajam. Jabatan kepala negara selalu menghadirkan paradoks yang sulit dipahami dari luar lingkaran kekuasaan.
Setiap keberhasilan dianggap normatif sebagai kewajiban sedangkan setiap kekurangan segera berubah menjadi sorotan nasional. Seorang presiden menerima laporan mengenai ekonomi, keamanan, hubungan internasional, birokrasi, hingga dinamika sosial setiap hari tanpa pernah benar-benar memiliki jarak dari seluruh persoalan tersebut. Dalam keadaan seperti itu, kritik yang datang terus-menerus dapat terasa sebagai pengingat bahwa kerja pemerintah belum sepenuhnya membangun keyakinan publik.
Murray Edelman menjelaskan bahwa politik tidak hanya bergerak melalui kebijakan, tetapi juga melalui simbol yang membentuk cara masyarakat memahami kenyataan. Ketika seorang pemimpin memilih sebuah metafora, dia sebenarnya sedang menawarkan cara tertentu untuk melihat realitas.
Persoalannya, simbol tidak pernah sepenuhnya tunduk kepada kehendak pembicaranya karena publik selalu membawa pengalaman, ingatan, dan penafsirannya sendiri. Apa yang dimaksudkan sebagai kritik terhadap perilaku tertentu dapat berubah menjadi identitas yang dilekatkan kepada kelompok tertentu. Di titik ini makna sebuah kata tidak lagi ditentukan oleh pembicara, melainkan oleh ruang publik yang terus memproduksi tafsir baru.
Dari sudut pandang pemerintah, penggunaan bahasa yang keras mungkin lahir dari keyakinan bahwa bangsa ini memerlukan solidaritas ketika menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Seorang presiden tentu ingin memastikan seluruh energi nasional bergerak menuju arah yang sama terutama ketika pemerintah sedang menjalankan agenda yang dianggap strategis bagi masa depan negara. Kritik yang terus bermunculan dalam kondisi seperti itu dapat dipersepsikan sebagai hambatan yang mengurangi kepercayaan publik terhadap kebijakan yang sedang dijalankan. Nampaknya rasa frustrasi muncul dan kemudian mencari jalannya sendiri melalui pilihan kata yang lebih tajam daripada biasanya.
Seperti biasa, demokrasi selalu menghadirkan cara pandang yang berbeda terhadap persoalan yang sama. Organisasi pers melihat polemik tersebut dari sudut perlindungan terhadap ruang kritik dan independensi profesi jurnalistik; akademisi membacanya sebagai contoh bagaimana bahasa politik memengaruhi kualitas ruang publik; dan masyarakat sipil memandangnya sebagai pengingat bahwa hubungan antara negara dan warga harus dijaga melalui komunikasi yang terbuka. Tidak ada satu pun perspektif yang sepenuhnya mampu menjelaskan seluruh persoalan karena demokrasi memang dibangun di atas keberagaman cara pandang.
Michel Foucault mengingatkan bahwa bahasa tidak pernah terpisah dari kekuasaan yang menghasilkannya. Kalimat yang keluar dari mulut seorang presiden tidak hanya dipahami sebagai pendapat pribadi, tetapi juga sebagai suara negara yang membawa legitimasi politik.
Karena itulah masyarakat memberi bobot yang jauh lebih besar terhadap setiap pilihan kata seorang kepala negara dibandingkan terhadap ucapan warga biasa. Semakin besar kewenangan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan tafsir yang lahir setelah pidato berakhir. Bahasa politik akhirnya tidak hanya menyampaikan pesan tetapi juga membentuk hubungan psikologis antara negara dan masyarakat.
Di sisi lain, media juga tidak dapat dipahami sekadar sebagai penyampai berita. Denis McQuail menjelaskan bahwa media menjalankan fungsi demokratis melalui penyediaan informasi, pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan serta pembukaan ruang kritik bagi masyarakat.
Fungsi tersebut memang sering menempatkan media pada posisi yang tidak selalu manis di hadapan pemerintah karena pengawasan hampir selalu menghadirkan pertanyaan yang sulit dijawab. Ketegangan seperti itu sebenarnya merupakan bagian alami dari demokrasi selama seluruh pihak tetap menghormati fakta, etika, dan hukum.
Masalah muncul ketika pemerintah dan media berhenti melihat satu sama lain sebagai mitra dalam menjaga kualitas demokrasi. Pemerintah mulai memandang kritik sebagai hambatan terhadap agenda pembangunan, sedangkan media mulai memandang setiap respons pemerintah sebagai ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Inilah titik di mana ruang publik kehilangan kemampuannya mempertemukan pandangan yang berbeda melalui percakapan yang rasional, yang tersisa kemudian hanyalah pertukaran label yang semakin memperlebar jarak psikologis antara negara dan warganya.
Jurgen Habermas mengingatkan bahwa demokrasi bertahan bukan karena semua orang selalu mencapai kesepakatan melainkan karena mereka tetap bersedia berdialog ketika kesepakatan belum ditemukan. Ruang publik yang sehat memungkinkan pemerintah menjelaskan kebijakan secara terbuka sementara media menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, dan masyarakat menyampaikan kritik tanpa kehilangan legitimasi sebagai bagian dari bangsa. Dialog semacam itu memang tidak menghapus perbedaan, tetapi mampu mencegah perbedaan berkembang menjadi kecurigaan yang terus-menerus.
Pelajaran terbesar dari polemik ini bukanlah mengenai layak atau tidak layaknya sebuah istilah digunakan dalam pidato politik. Namun yang jauh lebih penting adalah kesadaran bahwa bahasa selalu menjadi jembatan sekaligus batas antara negara dan rakyatnya. Seorang presiden dapat saja merasa gelisah ketika kerja pemerintah terus dipersoalkan dari berbagai arah, sebagaimana media dan masyarakat sipil juga memiliki tanggung jawab menguji setiap kebijakan demi kepentingan publik.
Namun kegelisahan tidak seharusnya mempersempit ruang dialog karena demokrasi justru memperoleh kekuatannya ketika perbedaan pandangan tetap dipertemukan melalui percakapan yang saling menghormati. Negara tidak hanya dibangun melalui keputusan-keputusan besar di pusat kekuasaan dan lingkar elit, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pihak memastikan bahwa kata-kata tetap menjadi jembatan untuk membangun kepercayaan, bukan tembok yang memisahkan sesama warga bangsa.
Komentar (0)