Jakarta, tvOnenews.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong peningkatan kompetensi aparatur, salah satunya dengan memperluas akses terhadap pelatihan dan beasiswa luar negeri.
Upaya ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi aparatur untuk mengembangkan kapasitas di tingkat global sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing.
Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan melalui Workshop Pelatihan dan Beasiswa Luar Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah (Pemda) yang diselenggarakan Pusat Fasilitasi Kerja Sama (Fasker) Kemendagri.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong yang hadir sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut menekankan pentingnya peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai salah satu fondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
"Transformasi tata kelola pemerintahan hanya akan berhasil jika didukung aparatur yang kompetitif, adaptif, inovatif, dan berdaya saing global," ujar Bahtra pada sesi diskusi bertema "Penguatan Kapasitas Aparatur melalui Pelatihan dan Beasiswa Luar Negeri dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing Global" di Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Menurut Bahtra, peningkatan kapasitas ASN perlu berjalan beriringan dengan reformasi birokrasi.
Hal ini dapat dilakukan melalui penyederhanaan regulasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
Dengan kapasitas yang memadai, ASN diharapkan mampu menjadi penggerak birokrasi dalam menghadirkan pelayanan publik berkualitas sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.
Ia menjelaskan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN telah memberikan ruang bagi setiap ASN untuk mengembangkan kompetensi melalui berbagai skema.
Pengembangan tersebut dapat ditempuh melalui pelatihan, seminar, diskusi, tugas belajar, short course, program beasiswa luar negeri, magang, fellowship, hingga pertukaran pegawai.
Berbagai program tersebut, lanjutnya, menjadi instrumen penting untuk mempercepat peningkatan kualitas aparatur sekaligus memperkecil kesenjangan kompetensi.
Terlebih, kesempatan belajar di luar negeri dapat memberikan pengalaman dan perspektif baru yang nantinya dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Tanah Air.
"ASN yang belajar di luar negeri diharapkan kembali sebagai agen perubahan dengan membawa praktik-praktik terbaik untuk memperkuat kualitas kebijakan, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik di Indonesia," katanya.
Komentar (0)