HARIAN.FAJAR.CO.ID, DEPOK – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pembenahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), tetapi juga membutuhkan perubahan perilaku masyarakat sejak dari rumah tangga.
Hal itu disampaikan Munafri saat menjadi narasumber pada kegiatan City-to-City Learning and Innovation Lab: Waste Management Practices yang diselenggarakan United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) di The Margo Hotel, Kota Depok, Selasa (28/7/2026).
Menurut Munafri, Pemerintah Kota Makassar mengawali perubahan melalui gerakan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga.
“Kampanye kami sederhana, cukup dua ember di setiap rumah. Satu untuk sampah organik dan satu lagi untuk sampah non-organik. Seluruh rumah tangga wajib memilikinya,” jelasnya.
Untuk mengelola sampah organik, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup menghadirkan program Teba Modern sebagai fasilitas komunal serta mendorong pembangunan biopori di setiap rumah sebagai sarana pengolahan mandiri.
Program tersebut dikawal hingga tingkat lingkungan dengan melibatkan sekitar 6.000 Ketua RT di Kota Makassar yang bertugas memastikan komposter dan pengelolaan sampah berjalan secara optimal di wilayah masing-masing.
Selain itu, Pemerintah Kota Makassar juga terus memperluas pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di seluruh kecamatan guna memperkuat pengolahan sampah dari sumbernya.
Munafri mengatakan perubahan perilaku juga dibangun melalui dunia pendidikan. Seluruh sekolah, mulai dari PAUD, SD hingga SMP, didorong menerapkan pemilahan sampah sejak dini agar menjadi kebiasaan baru bagi generasi muda.
“Kami ingin anak-anak sejak kecil terbiasa membedakan dan mengolah sampah dengan baik,” katanya.
Untuk memperkuat kolaborasi, Pemkot Makassar membentuk Dewan Lingkungan yang dipimpin Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Dewan tersebut melibatkan akademisi, aktivis lingkungan, komunitas, hingga pelaku ekonomi kreatif dalam memperkuat edukasi sekaligus penerapan teknologi pengelolaan sampah.
Di sisi lain, pemerintah juga memastikan keberlanjutan ekonomi sirkular melalui penguatan Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk. Dukungan pendanaan diberikan agar transaksi pembelian sampah dari masyarakat tidak mengalami keterlambatan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem bank sampah tetap terjaga. (*/)
Komentar (0)