Dalam rapat dengan Menteri ESDM, Prabowo membahas percepatan pemerataan akses listrik desa dengan pengembangan PLTS 100 GW.
IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menjadikan pemerataan akses listrik hingga ke pelosok desa sebagai salah satu program prioritas. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah bakal mempercepat proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).
Prabowo memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (28/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, Presiden membahas percepatan pemerataan akses listrik di seluruh desa, pengembangan energi baru terbarukan, hingga penguatan ketahanan pasokan energi nasional.
Dalam keterangannya usai pertemuan, Bahlil menuturkan bahwa salah satu program yang dibahas yaitu listrik desa. Menurutnya, pelaksanaan program tersebut telah menjangkau lebih dari 1.400 desa di seluruh Indonesia.
“Kita tahu bahwa dari total desa yang kita belum ada listrik itu ada kurang lebih sekitar 11.000 dan alhamdulillah di tahun 2025 programnya sudah selesai sekitar 1.400 lebih,” kata Bahlil di hadapan awak media.
Terkait pengembangan energi baru terbarukan, Bahlil menyampaikan bahwa implementasi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt akan segera memasuki tahap pembangunan melalui peluncuran groundbreaking perdana.
“Jadi ini langsung sudah jalan menyangkut dengan PLTS, dan tahap pertama sudah disetujui untuk bisa dilaksanakan,” ungkapnya.
Di sisi lain, Bahlil memastikan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) dan LPG nasional tetap aman di tengah ketidakpastian geopolitik dunia. Menurutnya, cadangan energi nasional masih berada di atas standar minimum.
“Kami juga melaporkan tentang geopolitik peperangan yang ada di Timur Tengah yang belum selesai tapi kami menyampaikan bahwa untuk stok BBM kita dan crude insyaallah di atas standar minimum nasional, termasuk kondisi LPG,” kata dia.
Bahlil mengatakan harga BBM dan LPG bersubsidi tetap stabil di tengah ketidakpastian harga minyak dunia. “Kami dapat memastikan bahwa untuk harga BBM subsidi tidak ada kenaikan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan. Jadi tidak ada kenaikan untuk BBM subsidi termasuk dalamnya adalah LPG subsidi,” tuturnya.
Selain menjaga stabilitas pasokan energi nasional, pemerintah juga memastikan kebutuhan bahan bakar bagi nelayan tetap terpenuhi. “Presiden arahkan adalah terkait dengan BBM yang untuk nelayan, yang harus kita perhatikan betul agar mereka bisa menjalankan usahanya,” kata dia.
Bahlil juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah berupaya meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan mineral, salah satunya melalui penataan sektor pertambangan.
“Yang berikut tadi juga kami melaporkan membahas tentang penataan pertambangan dalam rangka peningkatan PNBP kita, dan alhamdulillah semuanya sudah disampaikan tadi,” ujarnya. (Febrina Ratna Iskana)
Komentar (0)