Bagaimana Kecerdasan Buatan Mengubah Peta Tenaga Kerja?

Di balik pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI) bukan hanya pekerjaan baru yang lahir, tetapi juga cara bekerja di hampir semua sektor mulai bergeser. Kehadiran AI telah menciptakan banyak inovasi penting, seperti konten generatif, asisten virtual pintar, hingga sistem otomatisasi industri.

Laporan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) memperkirakan, hingga 2030 akan terjadi transformasi besar pada pasar tenaga kerja global. Diperkirakan sekitar 170 juta pekerjaan baru diproyeksikan tercipta, sementara sekitar 92 juta pekerjaan lainnya berpotensi tergeser akibat kombinasi AI, otomatisasi, dan perubahan ekonomi. Meski demikian, hasil akhirnya tetap berupa pertumbuhan bersih sekitar 78 juta pekerjaan baru secara global.

Berbagai penelitian lain juga menunjukkan AI akan lebih banyak mengambil alih tugas-tugas yang bersifat repetitif, administratif, dan mudah diotomatisasi. Pekerjaan administratif, seperti pengolahan data, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen, hingga pembuatan ringkasan, semakin banyak dilakukan oleh perangkat lunak cerdas yang mampu bekerja lebih cepat, akurat, dan efisien.

Teknologi, seperti AI Office Suite, Microsoft Copilot, dan Google Duet AI telah memperkenalkan fitur otomatisasi yang menggantikan sebagian besar tugas rutin di lingkungan perkantoran. Bahkan, di berbagai perusahaan, AI juga mulai diposisikan sebagai ”co-pilot” atau pendamping kerja. 

Fenomena di dunia kerja tersebut semakin menunjukkan pergeseran peran manusia dari sekadar pelaksana teknis menjadi pengelola sistem dan pengambil keputusan strategis. Meskipun sebagian pekerjaan berkurang, kemajuan AI diprediksi akan melahirkan berbagai profesi baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

AI memang menimbulkan ragam kekhawatiran bagi banyak orang, termasuk pekerja kreatif. Isu yang kerap mengemuka adalah AI akan menggeser atau bahkan menghilangkan peran pekerja kreatif.

Merujuk laporan penelitian bertajuk ”AI and The Creative Industries” yang dirilis Growth Lab di LSE pada Juni 2025, perhatian utama terhadap keberadaan AI tertuju pada dampak pasar tenaga kerja. Ketakutan bahwa AI akan berkompetisi dengan para pekerja, mengarah pada pemutusan hubungan kerja (PHK) atau upah yang lebih rendah.

Masih dalam laporan penelitian yang sama, industri kreatif diperkirakan akan menjadi salah sektor yang terdampak AI. Para pekerja kreatif di dunia melaporkan bahwa mereka menggunakan AI sebagai alat untuk membantu pekerjaannya. Namun, mereka juga menyimpan kekhawatiran mendalam akan dampak jangka panjangnya. Hal ini tertuang dalam beberapa temuan berikut.

Pertama, bidang pemasaran (marketing). Survei Asosiasi Pemasaran Amerika (2024) menyebutkan, 71 persen pekerja memanfaatkan AI generatif, setidaknya sekali dalam sepekan. Mereka melaporkan peningkatan kualitas, kuantitas, dan efisiensi, tetapi mengkhawatirkan pada tingkat keakuratannya.

Kedua, bidang pengembangan gim. Sebanyak 36 persen pengembang gim di dunia menyatakan menggunakan AI untuk teknik dan administrasi. Sebanyak 18 persen pengembang melihat dampak positif, sedangkan 30 persen memproyeksi dampak negatif.

Ketiga, bidang animasi. Di Jepang, studio-studio animasi bereksperimen dengan AI untuk mendukung para pekerja kreatif. Di Nagoya, tempat K&K Design, beberapa animator menggunakan AI untuk menghasilkan gambar di antara bingkai utama (in-between frames). Cara ini ternyata dapat memangkas durasi kerja dari sepekan menjadi tinggal hanya beberapa jam.

Kekhawatiran mengenai AI generatif menggantikan tenaga kerja manusia relatif belum kelihatan di kawasan Asia Tenggara. Laporan terbaru Organisasi Buruh Internasional (ILO) menunjukkan, hingga kini belum ada disrupsi pasar kerja dalam skala luas akibat AI generatif. Perubahan mulai terjadi pada isi pekerjaan, seperti sebagian tugas rutin dialihkan kepada AI. Sementara pekerja manusia dituntut mengerjakan tugas yang lebih kompleks dan bernilai tambah.

Labour Economist di Kantor ILO Regional Asia Pasifik Christian Viegelahn menyampaikan, mengacu laporan ILO sekitar 22,9 persen dari total pekerja di Asia Tenggara atau setara dengan hampir 80 juta orang berada dalam pekerjaan yang memiliki tingkat paparan terhadap AI generatif di atas tingkat minimal.

Namun, hanya 3,3 persen dari angkatan kerja, atau sekitar 11,7 juta pekerja, yang bekerja pada kategori pekerjaan dengan tingkat paparan tertinggi. Sementara sekitar 67 persen pekerja masih berada pada pekerjaan yang tidak teridentifikasi memiliki paparan terhadap AI generatif.

Di laporan penelitian yang sama, ILO menekankan belum ada bukti gangguan pasar kerja yang besar karena adanya AI generatif. Meski demikian, lowongan pekerjaan level awal sudah terpapar AI generatif. 

Di Filipina dan Thailand, misalnya, lowongan pekerjaan level awal, seperti pekerjaan admin, sudah sangat terpapar AI generatif. Di dua negara ini, jumlah lowongan pekerjaan level awal menurun lebih tajam. Padahal, angkatan kerja baru biasanya lebih banyak memburu lowongan pekerjaan level awal. 

Economic Affairs Officer di Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik (UN ESCAP), Michal M Podolski, yang turut hadir di webinar, menilai bahwa laporan ILO itu memberikan gambaran yang seimbang mengenai AI. Menurut dia, hingga saat ini manfaat AI masih lebih besar dibandingkan risikonya.

Potensi ekonomi AI sangat besar. AI National Roadmap Advisor Andreas Tjendra pernah menekankan, secara global teknologi ini diperkirakan menyumbang hingga 15,7 triliun dolar AS terhadap perekonomian dunia.

Di Indonesia, Bank Dunia memperkirakan AI dapat memberikan kontribusi hingga 10 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional. Angka ini menjadi indikasi besarnya peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dan tenaga kerja di Tanah Air.

Namun, AI bukan sekadar kumpulan kode atau algoritma. Teknologi ini juga menjadi cermin dari nilai yang ditanamkan oleh manusia yang mengembangkannya. Maka, saat mengumpulkan data, AI seharusnya memantulkan nilai-nilai masyarakat Indonesia.

Kesadaran ini tecermin dalam penyusunan Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Buatan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Menkomdigi Meutya Hafid menyebut adopsi AI berpotensi menyumbang sekitar 366 miliar dolar AS terhadap PDB, sesuai proyeksi firma konsultan Kearney.

Meski potensinya besar, tantangan etika dan kebijakan tetap menjadi perhatian. Meutya menekankan, pengembangan AI harus dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, dan menjunjung nilai kemanusiaan.

Peta jalan AI pemerintah menetapkan 10 bidang prioritas, mulai dari pangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan keuangan, reformasi birokrasi, politik hukum dan keamanan, energi, sumber daya lingkungan, perumahan, transportasi, logistik, hingga infrastruktur.

Di Indonesia, adopsi AI di dunia usaha tumbuh cepat, tetapi sebagian besar masih pada tahap dasar. Laporan Amazon Web Services dan Strand Partners menyebutkan 18 juta bisnis atau 28 persen perusahaan telah menggunakan AI. Angka ini naik 47 persen dari tahun sebelumnya.

Hanya sekitar 10 persen yang memanfaatkan AI secara strategis untuk mendorong inovasi, efisiensi menyeluruh, dan penciptaan produk baru. Mayoritas perusahaan baru menggunakan AI untuk tugas-tugas sederhana.

AI atau akal imitasi berkembang dengan kecepatan luar biasa. Komputasi kuantum kini bergerak dari sekadar teori menuju kenyataan. Lanskap perdagangan global dan rantai pasok juga tengah berubah. Pekerja dan perusahaan harus beradaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, di tengah perkembangan akal imitasi yang cepat, pekerja harus tetap memiliki keterampilan, peluang kerja, dan pelindungan yang layak. Perubahan teknologi tidak boleh membuat pekerja tertinggal.

Pemerintah Indonesia akan menempatkan penguatan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan pelindungan pekerja sebagai agenda penting dalam menghadapi masa depan.

Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, Yassierli mengatakan, penguatan keterampilan tenaga kerja masa depan menjadi prioritas nasional. Salah satunya dilakukan melalui program Pemagangan Nasional bagi lulusan perguruan tinggi untuk memperoleh pengalaman kerja selama enam bulan dengan dukungan uang saku dari pemerintah.

Direktur Jenderal ILO Gilbert F Houngbo saat membuka ILC ke-114, Senin (1/6/2026), menyerukan kepada seluruh negara agar menempatkan manusia sebagai pusat revolusi akal imitasi. Dia menekankan bahwa masa depan pekerjaan tidak hanya bergantung pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada kebijakan, institusi, dan dialog sosial yang membentuk dampaknya terhadap kehidupan manusia.

Pekerja di mana pun harus dapat memperoleh manfaat dari peningkatan produktivitas yang dihasilkan oleh akal imitasi. Keuntungan tersebut harus didistribusikan secara adil melalui upah yang lebih baik, perlindungan tenaga kerja yang lebih kuat, dan pertumbuhan yang lebih inklusif.