JAKARTA, KOMPAS -- Kebakaran hutan dan lahan kembali meningkat di Indonesia menjelang puncak musim kemarau. Ancaman kebakaran hutan dan lahan terutama terjadi di Kalimantan, dengan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sekitar 74 persen titik panas di pulau ini berada di kawasan konsesi perusahaan.
Berdasarkan pemantauan WALHI, sejak 1 Januari hingga 27 Juli 2026 terdapat 118.420 titik panas atau hotspot di Indonesia dengan luas indikatif areal terbakar mencapai 107.649 hektar. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni 17.236 titik, dengan luas indikatif kebakaran mencapai 28.680 hektar.
Secara keseluruhan, Pulau Kalimantan mencatat 34.262 hotspot dengan luas indikatif kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 33.837 hektar. Sebagian besar titik panas memiliki tingkat kepercayaan menengah hingga tinggi, yang menunjukkan tingginya potensi kebakaran.
WALHI juga mencatat lonjakan tajam jumlah hotspot sepanjang Juli. Setelah pada April-Juni jumlah hotspot berkepercayaan tinggi tidak pernah melebihi 74 titik per bulan, pada Juli meningkat menjadi 615 titik. Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan kenaikan paling tajam.
Analisis spasial WALHI menunjukkan 25.524 hotspot atau sekitar 74 persen dari seluruh titik panas di Pulau Kalimantan berada di kawasan konsesi perusahaan. Sebanyak 10.739 titik berada di HGU perkebunan kelapa sawit, 7.880 titik di konsesi pertambangan, dan 6.905 titik di kawasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Koordinator Pengkampanye WALHI Nasional Uli Arta Siagian, dalam keterangan pers, di Jakarta, pada Rabu (29/7), menyatakan, temuan tersebut memperlihatkan persoalan karhutla bukan sekadar dipicu faktor cuaca, melainkan juga lemahnya tata kelola sumber daya alam.
" Data kami menunjukkan 74 persen hotspot di Pulau Kalimantan berada di dalam kawasan konsesi perusahaan. Lagi-lagi data ini membuktikan akar masalah karhutla yakni gagalnya negara memastikan perlindungan ekosistem penting seperti gambut dan hutan dan lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan penjahat lingkungan," ucap Uli.
Pihaknya mendesak agar pemerintah mengevaluasi seluruh izin usaha di kawasan gambut dan hutan alam, mencabut izin perusahaan yang terbukti bermasalah, serta mewajibkan korporasi membayar biaya pemulihan ekosistem dan penanganan karhutla.
Menurut Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah Janang Firman Palanungkai, kebakaran di provinsinya merupakan persoalan yang terus berulang sejak tahun 2015. "Berbicara karhutla di Kalimantan Tengah ibarat memutar kaset rusak,” ungkapnya.
” Mitigasi dan restorasi gambut tak akan efektif jika pada saat yang sama pembukaan lahan gambut untuk berbagai proyek terus berlangsung. Dengan kondisi El Niño yang kuat tahun ini, kami menduga kejadian karhutla bisa meningkat lebih dari 20 persen dibandingkan sebelumnya," kata Janang Firman.
Sementara Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Selatan Raden Rafiq memaparkan, pemantauan citra satelit selama 1 Mei-22 Juli 2026 menemukan 1.281 titik panas di provinsinya. Sebanyak 907 titik berada di kawasan konsesi pertambangan dan perkebunan sawit.
Mitigasi dan restorasi gambut tak akan efektif jika pada saat yang sama pembukaan lahan gambut untuk berbagai proyek terus berlangsung. Dengan kondisi El Niño yang kuat tahun ini, kami menduga kejadian karhutla bisa meningkat lebih dari 20 persen dibandingkan sebelumnya.
Menurut Rafiq, pemerintah harus segera mengevaluasi seluruh pemegang izin yang wilayah konsesinya mengalami kebakaran dan memberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin bagi perusahaan yang terbukti lalai.
" Pemerintah juga semestinya tidak lagi menerbitkan izin baru di sektor industri ekstraktif selama persoalan tata kelola dan pengawasan terhadap izin-izin lama belum dibenahi," ujarnya.
Di Kalimantan Barat, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Kalimantan Barat Indra Syahnanda mengatakan kebakaran secara masif terjadi di kawasan hidrologis gambut dengan luas indikatif terbakar sekitar 7.000 hektar.
Menurut dia, rusaknya fungsi ekologis gambut akibat pembukaan lahan dan pembangunan kanal menyebabkan kawasan tersebut semakin rentan terbakar.
"Pemerintah tidak boleh hanya bertindak reaktif ketika kebakaran terjadi. Yang jauh lebih penting adalah mengevaluasi seluruh perizinan di kawasan hidrologis gambut dan memperkuat langkah-langkah pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang," kata Indra.
Data WALHI tersebut sejalan dengan kondisi yang dipantau Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam laporan perkembangan bencana per 29 Juli 2026, BNPB menyebut karhutla masih menjadi ancaman.
Di Kalimantan Barat, luas lahan terbakar hingga 25 Juli mencapai 28.680,47 hektar berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan. Di Kalimantan Tengah luas kebakaran 1.268,33 hektar, sedangkan di Kalimantan Selatan 1.029,75 hektar. Operasi udara dan pemadaman darat terus dilakukan di tiga provinsi itu untuk menekan perluasan kebakaran.
Data BNPB juga mencatat luas lahan terbakar di Riau mencapai 15.372,88 hektar, Sumatera Selatan 664,87 hektar, dan Jambi 213,05 hektar, sementara operasi udara terus dilakukan di wilayah-wilayah tersebut.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengutarakan, kebakaran hutan dan lahan saat ini menjadi perhatian nasional, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Operasi udara, operasi darat, serta berbagai langkah mitigasi terus dilakukan di wilayah-wilayah prioritas untuk mengendalikan kebakaran dan mencegah meluasnya asap.
Selain karhutla, BNPB menyebut musim kemarau juga memicu bencana kekeringan di sejumlah daerah. Di Kabupaten Bogor, kekeringan berdampak pada 21.504 kepala keluarga atau 69.889 jiwa, di Banjarnegara mencapai 11.920 jiwa, Banyumas 17.692 jiwa, serta sejumlah wilayah lain di Jawa Tengah dan Jawa Barat masih bergantung pada distribusi air bersih.
Terkait hal itu, pemerintah memperkuat mitigasi melalui operasi modifikasi cuaca, pembangunan sumur bor, pipanisasi, hingga distribusi air bersih. Masyarakat juga diimbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar kebakaran dapat ditangani sedini mungkin.
Komentar (0)