JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku heran dengan maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu disampaikan Doli saat dimintai tanggapannya soal penangkapan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro oleh KPK.
Pada Pilkada 2024, Anom diusung oleh Golkar dan didukung sejumlah partai lainnya.
"Saya semakin terheran-heran ya, kenapa hampir setiap minggu ada saja Kepala Daerah yang terjerat OTT. Apa mereka para Kepala Daerah sudah tidak paham lagi membedakan mana tindakan korupsi mana yang tidak ya?" kata Doli, saat dihubungi, Rabu (29/7/2026).
Baca juga: KPK Tangkap 21 Orang dalam OTT Bupati Pemalang di 3 Provinsi
Doli lalu menyinggung kemungkinan adanya pihak tertentu yang sengaja membangun kesan maraknya penangkapan kepala daerah karena korupsi.
Namun, dia mengaku tidak mengetahui siapa pihak tersebut maupun motif di baliknya.
"Atau memang ada skenario, yang entah dari siapa dan motifnya apa, untuk menampilkan parade korupsi dan tontonan show up penangkapan para kepala daerah. Saya juga lama-lama kehabisan komentar dengan fenomena ini," ungkap Doli.
Meski demikian, Doli menegaskan Golkar tetap berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.
Dia mengatakan, partainya menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum, apabila ada kader Golkar atau kepala daerah yang diusungnya terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
"Namun, yang jelas, sebagai sebuah partai politik, tentu Golkar mempunyai komitmen terhadap setiap upaya apapun dalam rangka pemberantasan korupsi, dan tidak ada tebang pilih. Sekalipun kepala daerah yang diduga melakukan itu adalah kader Golkar atau yang pernah diusung oleh Partai Golkar, apabila memang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, kami menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme hukum yang berlaku," ucap Doli.
Dia menambahkan, Golkar akan terus melakukan pembinaan kepada seluruh kader agar lebih mengedepankan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Baca juga: KPK Sita Rp 2 Miliar dalam OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro
"Sembari kami tetap terus berupaya melakukan pembinaan terhadap seluruh kader agar lebih mengedepankan upaya pencegahan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi," pungkas Doli.
Diberitakan sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Anom diduga menerima uang terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan dugaan jual beli jabatan.
"Kegiatan penyelidikan tertutup ini terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati, terkait dengan proyek-proyek di wilayah Kabupaten Pemalang. Selain itu, penerimaan oleh Bupati juga diduga terkait dengan jual-beli jabatan," kata Budi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.
Baca juga: 2 Bupati Pemalang Di-OTT KPK: Setelah Mukti Agung Wibowo, Kini Anom Widiyantoro
Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 21 orang di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo.
Dari jumlah itu, 12 orang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK.
KPK juga menyita uang tunai lebih dari Rp 2 miliar dalam rangkaian OTT tersebut.
Berdasarkan catatan Kompas.com, sejak Agustus 2025 hingga Juli 2026 sedikitnya 17 kepala daerah telah terjerat perkara korupsi sebelum Anom.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)