KSP Tegaskan Tata Kelola Ekspor Harus Segera Dibenahi

Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan tata kelola ekspor mineral strategis dan Logam Tanah Jarang (LTJ) harus segera dibenahi. Sehingga, hal ini tidak terus menekan dunia usaha dan mengganggu kelancaran ekspor nasional.

"Jangan ada yang menghambat ekspor kalau memang tidak ada aturan yang dilanggar," tegas Dudung dalam keterangan tertulis, Rabu, 29 Juli 2026.

Hal tersebut disampaikan Dudung saat rapat koordinasi khusus lintas kementerian, lembaga, hingga aparat penegak hukum di Gedung Bina Graha, Komplek Istana, Selasa, 28 Juli 2026. Rapat koordinasi digelar merespons maraknya keluhan pengusaha terkait tersanderanya komoditas ekspor mereka. Jaga Program Prioritas Presiden Guna mengurai benang kusut tersebut, KSP menggalang kesepakatan lintas sektor sebagai pedoman resmi pelaku usaha. Para pihak terkait menyepakati aturan lebih fleksibel dan transparan terkait ambang batas kandungan LTJ.

Langkah cepat ini dilakukan demi mengamankan program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 

"Ekspor yang mengandung LTJ sebagai logam ikutan menjadi masalah seperti kasus di Pangkalpinang,” ujar Dudung.

Menurut Dudung, kekosongan regulasi semestinya tidak dijadikan dasar untuk menyeret kegiatan ekspor ke ranah hukum. Dia menegaskan tidak ada yang boleh bertindak di luar aturan yang berlaku.

“Jangan mengada-ada soal aturan," tegas Dudung.

Dudung mengeklaim dalam rapat itu para pemangku kepentinganmenyepakati pedoman bersama mengenai batasan maksimal kandungan LTJ sebagai logam ikutan. Dia menyebut kesepahaman tersebut penting agar pelaku usaha memiliki kepastian hukum dan tidak lagi dihantui keraguan saat melakukan ekspor.

“Tadi sudah kita komunikasikan, dan alhamdulillah para dirjen, pelaku usaha, Bareskrim, dan Kejaksaan sangat fleksibel,” kata Dudung.

Suasana rapat membahas tata kelola ekspor di KSP Bina Graha, Jakarta. Dok. Istimewa

Dudung menilai tumpang tindih aturan selama ini membuat banyak kapal tujuan ekspor tertahan karena pelaku usaha takut mengambil langkah.

Situasi itu, kata dia, tidak boleh terus dibiarkan. Sebab, hal ini bisa mengganggu iklim investasi dan aktivitas perdagangan nasional.

“Nah, yang seperti ini mestinya jangan sampai terjadi,” ujarnya.

Dudung memastikan persoalan tata kelola ekspor mineral strategis dan LTJ akan diselesaikan tuntas. Sebab, hal ini merupakan bagian dari program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Dia juga meminta ke depan dunia usaha tidak lagi diliputi keraguan selama mereka tetap mematuhi aturan yang berlaku.

“Ke depan tidak boleh ada keragu-raguan bagi kalangan pengusaha untuk menjalankan ekspor. Tapi aturan tetap harus dipenuhi supaya tidak terjadi penyimpangan yang merugikan negara,” kata Dudung.

Dudung menjamin pemerintah akan menuntaskan hambatan birokrasi agar pengusaha memiliki kepastian hukum, tanpa mengabaikan aspek kepatuhan terhadap negara.

"Alhamdulillah, semua stakeholder, fleksibel dan mendukung. Kita ingin ekspor berjalan tertib dan lancar tanpa ada keragu-raguan lagi bagi dunia usaha," ujar Dudung.