SABAN menyaksikan publik mendiskusikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, saya teringat satu momen Idulfitri, sekitar 13 tahun silam.
Kala itu, di depan air mancur yang di pusatnya tegak kujang, saya duduk di antara ribuan manusia. Himpunan manusia tak henti-hentinya menggemakan takbir di halaman alun-alun Purwakarta.
Di atas tanah hanya beralaskan sajadah 70 cm x 115 cm, saya bersimpuh. Menerima kenyataan: Diri ini—yang kerap diliputi pongah—hanyalah setitik debu.
Insan dlaif yang tak selamanya sadar dirinya intim dengan keterbatasan.
Sang ulil amri, saat itu bupati Purwakarta, memberi khotbah. Saya menunggu kalimat pertamanya.
Dan iya, kalimatnya memanah hadirin, menggetarkan hati. Katanya, “…manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Maka mari merawat kembali tanah.”
Logikanya terang benderang, lurus dan mulus—semulus jalan tol yang entah kapan penduduk di negeri ini bisa menikmatinya secara gratis. Tak ada yang patah-patah dalam kalimat-kalimatnya yang tersusun rapi itu.
Ia mengajak hadirin kontemplasi. Menimbang-nimbang lagi apa-apa yang sudah dilakukan, menakarnya, dan lalu mencari haluan lebih pas melanjutkan hidup.
Dia mengingatkan bahwa “agama bukan urusan membangun masjid, madrasah atau majelis taklim. Agama juga berarti menyediakan rumah bagi warga miskin, menjamin kesehatan mereka serta melayani masyarakat.”
Ia pun bertekad bisa memperbaiki (dan membangun) rumah warganya hingga ribuan unit hingga tahun 2014 nanti. Mengalokasikan lebih banyak dana di APBD untuk kesehatan si papa.
Baca juga: Retorika Prabowo Menurunkan Popularitas Sendiri
Spiritnya tak pelak lagi keadilan. Sila kelima Pancasila yang disebut Ahmad Syafii Maarif telah “yatim piatu” sejak proklamasi tahun 1945.
Itulah mengapa ia tak pernah tertarik menciptakan dan membangun sekolah-sekolah favorit di daerahnya. Baginya, Islam tak harus memperkokoh dan menajamkan eksklusivisme.
Sebaliknya, jika pun masih ada sekolah disebut favorit, ia berkepentingan makin mendekatkan sekolah yang favorit itu dengan sekolah kebanyakan. Ia tergoda untuk memotong kesenjangan.
Dalam pidatonya, ia juga prihatin atas makin derasnya komoditas bahan pangan dari luar negeri menggerojok Tanah Air tercinta ini.
Daging sapi, beras, hingga cabe harus diimpor memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dia pun menembak: “Ini semua terjadi lantaran kita tak pandai merawat tanah.”
Lantas ia meniupkan spirit Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Satu pernyataan kelewat gampang dialunkan ketimbang dijalankan.
“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.
Dengan dasar itu, ia mencanangkan program “gembala ternak” bagi murid sekolah usia 16 tahunan.
Pokok kata, ia menggedor kesadaran yang lamat-lamat tenggelam di bawah permukaan: Bangsa ini musti memiliki kemandirian pangan. Satu hal pada masa Orde Baru menjadi soko guru ekonomi nasional.
Orang didengar bukan karena piawai menyeleksi kata, menyusun kalimat dan memperdengarkan semua itu dalam pidato.
Manusia didengar (dan mungkin diteladani) karena ia tak hanya pintar bicara, tapi pandai mengerjakan apa-apa yang dikatakannya itu.
Maka sebaik-baiknya manusia adalah “mereka yang mengerjakan apa-apa yang dikatakannya”. Itulah yang membedakannya dengan para pembohong dan pembual.
Purwakarta hingga tahun 2000-an adalah daerah yang tak mengundang minat orang untuk berkunjung.
Pada milenium baru itu saya menjejakkan kaki di salah satu terminal di kota itu. Namanya Sadang.
Ampun..sungguh ampun. Apa yang disebut terminal ternyata hanya tanah kosong—yang bahkan tak satu pedagang pun betah tinggal di dalamnya.
Jalannya rusak (dan pasti becek jika hujan turun). Ringkasnya, lenyapkan kata elok menggambar terminal itu.
Kota ini sebetulnya urat nadi yang menghubungkan Jakarta dengan Bandung. Saat itu tol Cipularang belum terhampar, sehingga seluruh jenis kendaraan lalu-lalang di kota tadi.
Dengan segala yang disuguhkannya waktu itu, saya cukuplah memberi satu kalimat ini: Kota yang tak punya identitas.
Di bawah Dedi, kota ini getol bersolek. Pembangunan berderap. Jantung-jantung keramaian tegak. Jalan-jalannya makin lebar. Penjuru kota bertabur cahaya, pertanda ekonomi bergeliat.
Baca juga: Menakar Kepercayaan di Balik Pajak
Di hari jadinya yang ke-182, kota ini sudah menjadi kota dengan indeks pembangunan tertinggi di Jawa Barat.
Yang lebih penting sejak 2009 telah mampu meningkatkan produksi padi di atas lima persen selama tiga tahun berturut-turut.
Alhasil Presiden saat itu Susilo Bambang Yudhoyono mengganjarnya penghargaan.
Komentar (0)