Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan keterlibatan Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) hanya sebatas sebagai pihak yang diundang untuk memberikan masukan. Danantara dipastikan tidak memiliki hak suara maupun kewenangan dalam pengambilan keputusan KSSK.
Menurut Purbaya, kehadiran Danantara bertujuan memperkaya perspektif regulator dengan masukan langsung dari pelaku usaha yang mengelola bisnis berskala besar.
“Posisi Danantara pada rapatnya sebagai undangan. Kadang-kadang kami ingin mendengar masukan langsung dari pelaku bisnisnya yang me-manage bisnis yang besar itu. Danantara memberikan masukan yang cukup positif pada rapat,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Kantor LPS, Jakarta, Selasa (28/7).
Ia menjelaskan, UU memungkinkan KSSK mengundang lembaga atau pihak lain di luar empat anggota tetap yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Namun, pihak yang diundang tidak ikut menentukan keputusan akhir.
“Di undang-undangnya boleh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan Danantara tidak akan punya hak suara,” ujarnya.
Purbaya mengatakan, Danantara dapat mengikuti pembahasan selama rapat berlangsung. Namun, apabila agenda rapat berkaitan langsung dengan keputusan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan terhadap bisnis, Danantara tidak akan dilibatkan.
“Tapi kalau yang umum-umum, sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan dan putusannya kita ambil,” tutur Purbaya.
Purbaya menepis anggapan kehadiran Danantara sebagai pelaku usaha dapat mempengaruhi kebijakan KSSK. Ia menegaskan keputusan tetap diambil oleh empat anggota utama KSSK.
“Danantara tidak bisa mempengaruhi kita...Tapi ketika dia memberi masukan boleh. Jadi memperkaya informasi ketika Kepala KSSK BI, OJK, LPS, Keuangan mengambil keputusan,” ucapnya.
Sebelumnya, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan Danantara akan dilibatkan dalam rapat KSSK setelah diputuskan dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada Senin (27/7).
Menurut Rosan, pelibatan Danantara diharapkan membuat kebijakan terkait stabilitas sistem keuangan memiliki dampak yang lebih luas terhadap perekonomian dan dunia usaha.
Meski demikian, ia menegaskan Danantara tidak memiliki kewenangan memberikan masukan terkait pemilihan Gubernur BI yang baru karena hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.
Dalam rapat terbatas KSSK tersebut turut hadir Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Plt Gubernur BI Destry Damayanti, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dan CEO Danantara Rosan Roeslani.
Komentar (0)