Pemda Kesulitan Bayar Gaji ASN, Wamendagri Minta Jangan Ada PHK

idxchannel.com
6 jam lalu
Cover Berita

Wamendagri Bima Arya Sugiarto meminta agar kepada para kepala daerah agar tak mengambil jalan pintas, seperti memecat pegawai.

Pemda Kesulitan Bayar Gaji ASN, Wamendagri Minta Jangan Ada PHK. Foto: iNews Media Group.

IDXChannel - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal memetakan Pemerintah Daerah (Pemda) yang kesulitan untuk menggaji pegawai imbas adanya pemotongan transfer ke daerah (TKD).

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta agar kepada para kepala daerah agar tak mengambil jalan pintas, seperti memecat pegawai.

Baca Juga:
BI Pertahankan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2026 di Tengah Memanasnya Konflik Global

"Ya, kami masih terus melakukan pemetaan terkait dengan daerah-daerah mana saja yang memiliki kesulitan untuk membayar gaji," kata Bima Arya kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Terkait masalah pemotongan TKD, kata Bima, masih terus dibahas lebih lanjut.

Baca Juga:
Menteri PU Benarkan Izin Seluruh ASN Kementerian PU Harus Persetujuan Dirinya, Ini Alasannya

"Ini masih tetap kita godok dan dikomunikasikan dengan Komisi II dan Kementerian Keuangan terkait dengan banyak hal ya," ujarnya dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerima kunjungan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk membahas penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu pembahasan khususnya terkait pengawasan dan optimalisasi pemanfaatan alokasi Transfer ke Daerah (TKD).

Baca Juga:
Rilis Daftar Haji 2027 Lebih Awal, ASN Kemenhaj Diperintahkan Bangun Komunikasi ke Jamaah

Purbaya menegaskan, penguatan sinergi lintas kementerian ini krusial agar alokasi belanja daerah mampu memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Purbaya menambahkan, koordinasi yang makin solid antara Kemenkeu dan Kemendagri diharapkan dapat memastikan penggunaan dana TKD benar-benar tepat sasaran.

Dengan demikian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terakselerasi secara optimal untuk mendorong sektor-sektor prioritas.

"Langkah ini diharapkan mampu mendorong kinerja pemerintah daerah yang lebih efektif. Melalui sinergi yang semakin erat, alokasi TKD diharapkan akan semakin tepat sasaran, dengan harapan setiap daerah memiliki ruang untuk meningkatkan kualitas layanan dan pembangunan. Dengan begitu, manfaat APBD dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat di masing-masing daerah," tuturnya.

(NIA DEVIYANA)


Artikel Asli

Komentar (0)


Lanjut baca:

thumb
Lokasi Kebakaran di Kebayoran Lama Ternyata Gudang Obat, Dipicu Gangguan Listrik
• 1 jam lalu
0
thumb
Tanda Kamu Lebih Tangguh dari yang Kamu Kira Menurut Ahli
• 7 jam lalu
0
thumb
Kemarin, kasus Kasat Narkoba Polres Tangsel-rompi tahanan Febrie
• 18 jam lalu
0
thumb
Apes! Hindari Kucing, Minibus Malah Terjun ke Sungai di Metro Lampung
• 21 jam lalu
0
thumb
Pemda Kesulitan Bayar Gaji ASN, Wamendagri Minta Jangan Ada PHK
• 6 jam lalu
0
Berhasil disimpan.