Apa yang Terjadi di Balik  Pengunduran Diri Gubernur BI?

Perry Warjiyo secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia per 25 Juli 2026. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di kantor Bank Indonesia pada Senin, 27 Juli 2026. Perry mengundurkan diri di tengah periode kedua masa jabatannya (2023–2028), setelah sebelumnya menjabat pada periode 2018–2023 serta pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013–2018.

Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut dan menerbitkan Keputusan Presiden mengenai pemberhentian Perry secara hormat, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi hampir tujuh tahun memimpin BI. Menurut keterangan resmi Departemen Komunikasi BI, pengunduran diri dilakukan secara sukarela karena alasan pribadi. Perry sendiri tidak hadir dalam sesi konferensi pers pengumuman tersebut.

Mengacu pada Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia, posisi pimpinan bank sentral secara otomatis diisi oleh Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti sebagai Pejabat Gubernur BI Sementara.

Pengumuman mundurnya Perry Warjiyo langsung direspons oleh pasar keuangan domestik pada perdagangan Senin, 27 Juli 2026. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat anjlok hampir 1 persen ke level 6.144 pada jam pertama perdagangan sebelum ditutup di level 6.185,78. Sementara itu, nilai tukar rupiah melemah ke kisaran Rp 17.995 per dolar AS, dan imbal hasil (yield) pasar obligasi pemerintah tenor 10 tahun bertahan tinggi di kisaran 7,3 persen.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyatakan bahwa pengunduran diri gubernur bank sentral di tengah masa jabatan secara alami mendorong investor dan dunia usaha melakukan penilaian ulang. Pelaku pasar mencermati kepastian proses transisi, arah suku bunga, stabilitas kurs, dan kesinambungan komunikasi kebijakan moneter di tengah tantangan ekonomi global serta akumulasi arus modal keluar (capital outflow) yang mencapai Rp 79,09 triliun sepanjang 2026.

Meski demikian, analis pasar modal menilai gejolak tersebut cenderung bersifat sentimen jangka pendek (market noise). Pejabat Sementara Gubernur BI Destry Damayanti menegaskan bahwa stance kebijakan BI tidak berubah, di mana stabilitas nilai tukar tetap menjadi kunci utama melalui intervensi di pasar spot, DNDF, dan NDF, yang disinergikan dengan kebijakan makroprudensial yang pro-growth.

Pergantian kepemimpinan BI terjadi di saat bank sentral berada di persimpangan jalan kebijakan. Di satu sisi, BI harus membentengi rupiah dari tekanan eksternal dan risiko inflasi dengan mempertahankan BI-Rate di level 5,75 persen (setelah naik 100 bps sejak Mei 2026). Di sisi lain, BI mendapat mandat tambahan dari hasil amendemen UU Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK) untuk turut serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja.

Pakar ekonomi FEB UI Telisa Aulia Falianty dan Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai ada dampak dilematis (trade-off) yang kian tajam antara fungsi stabilitas dan fungsi pertumbuhan. Kebijakan suku bunga tinggi demi menahan rupiah berisiko menekan penyaluran kredit, investasi, dan aktivitas sektor riil. Sebaliknya, jika kebijakan dipaksa terlalu ekspansif (pro-growth) di saat rupiah lemah, hal itu dapat memicu lonjakan inflasi dan menurunkan kepercayaan pasar.

Dilema ini kian terasa karena posisi BI-Rate di level 5,75 persen dan kurs rupiah di sekitar Rp 18.000 per dolar AS mempersempit ruang gerak moneter. Pelaku pasar diprediksi akan mencermati setiap keputusan Dewan Gubernur ke depan melalui dua kacamata sekaligus: apakah langkah yang diambil murni didasarkan pada kebutuhan objektif ekonomi makro atau akibat adanya kompromi terhadap tekanan pertumbuhan domestik.

Pengunduran diri Perry di tengah jalan memicu perhatian dari sejumlah pengamat ekonomi terkait potensi erosi independensi Bank Indonesia. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira dan Kepala Pusat Makroekonomi Indef M Rizal Taufikurahman menyoroti bahwa peristiwa ini terjadi di tengah meningkatnya perhatian investor terhadap pelebaran defisit APBN, beban subsidi energi, serta perubahan regulasi seperti UU P2SK dan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia (UU PFII).

Bhima berpendapat muncul persepsi tekanan politik yang menyertai keputusan mundur tersebut, mengingat iklim fiskal nasional sedang menghadapi tantangan penerimaan dan peningkatan utang. Jika timbul persepsi di mata investor global bahwa arah kebijakan moneter berada di bawah tekanan politik, maka premi risiko investasi Indonesia diproyeksikan akan meningkat, yang dapat menyulitkan pemulihan aliran modal asing.

Oleh karena itu, para ahli menegaskan pentingnya transparansi dalam proses transisi kepemimpinan. Guru Besar FEB Unand Syafruddin Karimi menyebut bahwa meskipun alasan pribadi melandasi pengunduran diri Perry, pemerintah dan BI tetap perlu memberikan penjelasan kelembagaan yang jernih. Kepastian bahwa pengambilan keputusan di Dewan Gubernur tetap independen dan profesional menjadi kunci utama untuk mempertahankan kepercayaan institusi internasional.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UU P2SK, mekanisme pengangkatan Gubernur BI definitif berada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR. Presiden memiliki wewenang untuk mengusulkan maksimal tiga nama calon Gubernur BI kepada DPR untuk selanjutnya menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR RI.

Berdasarkan Pasal 40 UU BI, calon anggota Dewan Gubernur harus memenuhi sejumlah kriteria ketat. Persyaratan tersebut meliputi status Warga Negara Indonesia, memiliki integritas, akhlak, dan moral tinggi, serta menguasai keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum. Selain itu, calon dipastikan bukan merupakan pengurus maupun anggota partai politik pada saat pencalonan.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro menyatakan bahwa DPR akan menjalankan fungsi uji kelayakan secara objektif, profesional, dan mengedepankan kepentingan negara. Kalangan akademisi dan pelaku pasar berharap figur yang dipilih nantinya memiliki rekam jejak akademik dan pasar yang kuat, dipandang independen, serta mendapat kepercayaan dari lembaga internasional demi menjaga kredibilitas kebijakan moneter Indonesia ke depan.