Kemenko Pangan Siapkan 10 Langkah Percepatan Swasembada Kedelai, Targetkan Areal Tanam 50.000 Hektare pada 2026

Pantau - Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyiapkan 10 langkah utama untuk mempercepat swasembada kedelai melalui penguatan sektor hulu hingga hilir guna meningkatkan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri pangan dari produksi dalam negeri.

Widiastuti selaku Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Bidang Pangan mengatakan, "Kuncinya, lahannya harus ada, benih unggulnya harus ada, pupuknya cukup, alat mesin pertanian mendukung, irigasi kecukupan air, sumber daya manusianya jelas, pembiayaan, hilirisasi, kepastian pasar karena sebagai sisi penyerapan, dan perlindungan dari kedelai impor."

Sepuluh langkah yang disiapkan pemerintah meliputi penyediaan lahan, penyediaan benih unggul, penyediaan pupuk dan pestisida, penyediaan alat dan mesin pertanian, peningkatan sistem irigasi, penguatan sumber daya manusia dan pendampingan petani, penyediaan pembiayaan, pengembangan hilirisasi, kepastian pasar untuk menyerap hasil panen, serta perlindungan produksi dalam negeri dari tekanan kedelai impor.

Pemerintah menargetkan pengembangan areal tanam kedelai seluas 50.000 hektare pada 2026 dengan jadwal tanam berlangsung sepanjang Januari hingga November 2026.

Hingga saat ini realisasi tanam baru mencapai 2.956 hektare.

Data Kemenko Pangan menunjukkan produksi kedelai pada 2025 mencapai 78.693 ton dengan rata-rata produksi periode 2021–2025 sebesar 227.622 ton.

Sementara hingga Mei 2026, produksi kedelai tercatat 7.691 ton dengan luas panen mencapai 5.048 hektare.

Widiastuti mengungkapkan, "Posisinya memang kan kita butuh ada lahan. Lahan kedelai dengan lahan pangan di padi kurang lebih tempatnya bisa sama. Jadi luas lahannya itu memang terbatas."

Ia menegaskan peningkatan produksi tidak cukup hanya melalui perluasan lahan, tetapi juga harus didukung benih unggul, ketersediaan pupuk, kecukupan air, mekanisasi pertanian, pembiayaan, pendampingan petani, serta jaminan penyerapan hasil panen.

Dalam program penguatan kemandirian sistem perbenihan, penangkaran benih pada akhir 2025 dilakukan di lahan seluas 1.420 hektare dengan menghasilkan calon benih sebanyak 5.680 ton, termasuk 3.550 ton benih bersertifikat.

Pemerintah juga memastikan ketersediaan benih agar produksi dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Widiastuti mengatakan, "Setelah benih didapat, mesti ditumbuhkan lagi. Nanti semester kedua ada lagi dan seterusnya."

Neraca kebutuhan kedelai periode 2022–2026 menunjukkan rata-rata produksi bersih dalam negeri sebesar 190.223 ton atau hanya mampu memenuhi 8,14 persen dari rata-rata kebutuhan nasional yang mencapai 2.620.294 ton.

Pada periode yang sama, rata-rata impor kedelai mencapai 2.459.519 ton atau setara 93,58 persen dari kebutuhan nasional.

Sebagian besar kedelai dimanfaatkan untuk industri pengolahan pangan, sektor hotel, restoran, dan katering, serta produksi tahu, tempe, dan kecap.

Selain persoalan produksi, Widiastuti menyoroti regenerasi petani karena sekitar 70 persen petani Indonesia berusia di atas 45 tahun.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pertanian penting untuk menjembatani kesenjangan antargenerasi sekaligus membuat sektor pertanian lebih menarik bagi generasi muda.

Widiastuti mengatakan, "Kita juga dari sisi kami di Kemenko Pangan, di Pokja Perbenihan, kita juga lagi menyikapi untuk revisi atau penyesuaian PP 21 Tahun 2005 yang sudah cukup lama terkait Keamanan Hayati untuk PRG."

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi BS Sukamdani menyatakan swasembada kedelai membutuhkan keterlibatan pemerintah, petani, lembaga penelitian, masyarakat, dan dunia usaha.

Hariyadi mengatakan, "Sudah mulai dirintis untuk kita menuju kepada swasembada (kedelai). Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan bersama-sama dan pihak pemerintah membuka peluang kepada seluruh masyarakat termasuk swasta untuk mengambil peran."

PHRI mendukung peningkatan produksi kedelai nasional karena komoditas tersebut merupakan bahan baku utama industri tempe.

Menurut Hariyadi, peningkatan produksi kedelai dalam negeri penting untuk mengurangi ketergantungan impor, memperkuat pasokan bahan baku tempe, meningkatkan ketahanan pangan nasional, mengembangkan tempe sebagai identitas kuliner Indonesia, serta menambah nilai sektor pariwisata melalui hotel dan restoran.

Hariyadi mengungkapkan, “Semakin kuat pasokan kedelai dalam negeri, semakin besar peluang pengembangan tempe sebagai produk pangan bernilai tambah sekaligus duta budaya Indonesia di tingkat internasional.”