PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menilai keberhasilan program co-firing biomassa di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) bergantung pada tersedianya rantai pasok yang efisien, standar kualitas biomassa yang konsisten, serta infrastruktur pengolahan yang memadai.
Penguatan ekosistem tersebut dinilai menjadi faktor penentu dalam mendukung transisi energi dan target dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan.
Direktur Biomassa PLN EPI, Hokkop Situngkir, mengatakan meski Indonesia memiliki potensi biomassa yang besar, pemanfaatannya tidak akan optimal tanpa sistem logistik dan pengendalian mutu yang terintegrasi.
"Sekitar 90 persen pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan energi fosil. Karena itu, kami terus memperluas pemanfaatan biomassa sebagai substitusi sebagian batu bara untuk mendukung agenda dekarbonisasi dan pencapaian Net Zero Emissions," ujar Hokkop dalam forum Material Handling Innovation for Wood-Based Industries: Engineering and Innovation for Sustainable Industrial Growth Symposium 2026 di Jakarta, Senin (27/7).
Hokkop menjelaskan, PLN EPI dibentuk untuk menjamin pasokan energi primer bagi sekitar 200 unit PLTU di 52 lokasi, sekitar 200 unit PLTG/PLTGU/PLTMG, serta hampir 800 unit PLTD di seluruh Indonesia. Menurutnya, biomassa menjadi salah satu solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan pembangkit terhadap energi fosil.
Ia menegaskan seluruh biomassa yang dimanfaatkan PLN EPI berasal dari residu industri kehutanan, perkebunan, dan pertanian, bukan dari aktivitas penebangan hutan maupun deforestasi.
"Kami memanfaatkan residu yang sebelumnya belum memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, biomassa tidak hanya menjadi sumber energi alternatif, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi sektor kehutanan dan perkebunan tanpa mengorbankan kelestarian hutan," jelasnya.
Melalui proses pengolahan dan pengendalian mutu, lanjut Hokkop, biomassa dapat memenuhi spesifikasi teknis pembangkit sehingga mampu menggantikan sebagian konsumsi batu bara tanpa mengurangi keandalan operasi PLTU.
Sepanjang 2025, PLN EPI memasok sekitar 2,35 juta ton biomassa yang berkontribusi terhadap penurunan emisi sekitar 2,72 juta ton CO₂e. Volume pasokan tersebut ditargetkan meningkat menjadi 3,65 juta ton pada 2026 dan mencapai 4,07 juta ton pada 2027 guna mendukung implementasi co-firing di 52 PLTU di berbagai wilayah Indonesia.
Secara kumulatif selama periode 2023–2026, perusahaan telah merealisasikan penyediaan biomassa sebesar 4,77 juta ton. Pasokan tersebut didominasi biomassa berbasis kayu, terutama sawdust sebesar 54,6% dan woodchip sebesar 22,4%.
Hokkop mengatakan peningkatan volume pasokan harus dibarengi dengan penguatan ekosistem biomassa secara menyeluruh. Tantangan yang dihadapi tidak hanya terkait ketersediaan bahan baku, tetapi juga kapasitas pengolahan, standardisasi kualitas, penyimpanan, hingga sistem distribusi yang efisien.
Untuk itu, PLN EPI mengembangkan model Spoke–Hub yang mengintegrasikan titik pengumpulan bahan baku (sub hub), fasilitas produksi (hub), hingga main hub sebagai pusat pengolahan, pencampuran, penyimpanan, dan pengendalian mutu biomassa sebelum dikirim ke pembangkit.
Sistem tersebut juga didukung Marketplace Biomassa, platform digital yang menghubungkan pemasok dengan kebutuhan biomassa di setiap pembangkit.
Baca Juga: PLN EPI Kembangkan Hidrogen Hijau untuk Industri dan Bahan Bakar Penerbangan
Baca Juga: PLN EPI Tawarkan Kontrak 5 Tahun Bagi Produsen Biomassa Kualitas Tinggi
Saat ini PLN EPI telah mengoperasikan fasilitas pengolahan biomassa di Tasikmalaya dan Ciamis dengan kapasitas masing-masing 10 ton per jam. Ke depan, perusahaan akan memperluas jaringan hub biomassa di Lebak, Lamongan, Blora, Cilegon, hingga Suralaya.
Hingga 2028, PLN EPI menargetkan pembangunan 15 main hub biomassa melalui investasi perusahaan maupun kolaborasi dengan mitra strategis untuk menjamin kualitas, kontinuitas pasokan, dan efisiensi logistik biomassa bagi pembangkit listrik.
"Kami memanfaatkan residu yang sebelumnya belum memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, biomassa tidak hanya menjadi sumber energi alternatif, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi sektor kehutanan dan perkebunan tanpa mengorbankan kelestarian hutan," tutup Hokkop.
Komentar (0)