HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mematangkan persiapan pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari program pemerintah pusat untuk memperkuat akurasi, transparansi, dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Persiapan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pemantapan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial yang dipimpin langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (27/7/2026).
Dalam rapat itu, Munafri menegaskan keberhasilan digitalisasi bansos tidak hanya bergantung pada kesiapan pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.
Ia mengajak seluruh warga Kota Makassar mendukung proses pendataan dengan menerima petugas atau agen pendata serta memberikan jawaban secara benar dan jujur.
“Mari ki mendukung dan menyukseskan program digitalisasi bansos ini dengan cara menerima petugas atau agen dan menjawab pertanyaan dengan benar dan jujur. Dipastikan kerahasiaan data Anda akan terjaga,” imbuh Munafri.
Menurutnya, proses pendataan merupakan tahapan penting untuk memastikan data penerima maupun calon penerima bantuan sosial benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan.
“Karena itu, masyarakat tidak khawatir ketika didatangi petugas dalam rangka proses pendataan,” tambah Appi.
Informasi yang diberikan masyarakat diharapkan sesuai kondisi sebenarnya sehingga menjadi dasar pemerintah dalam melakukan pemutakhiran dan pemadanan data.
Appi menilai data yang akurat merupakan fondasi utama dalam membangun sistem bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Melalui digitalisasi bansos, pemerintah diharapkan memiliki basis data yang lebih terintegrasi, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dengan berbagai program perlindungan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang memang memenuhi kriteria dan membutuhkan intervensi pemerintah,” tutur Appi.
Pada kesempatan itu, Ketua DPD II Partai Golkar Makassar tersebut menegaskan bahwa piloting digitalisasi bansos bukan sekadar mengubah proses pendataan dari sistem konvensional menjadi digital.
Menurutnya, program tersebut harus menjadi momentum memperbaiki kualitas data masyarakat secara menyeluruh.
“Ini bukan hanya tugas Dinas Sosial. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Semua perangkat daerah harus bergerak dan mengambil peran agar pelaksanaan piloting ini berjalan optimal,” tegasnya.
Appi menjelaskan, kompleksitas persoalan sosial di Kota Makassar membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Data terkait kondisi sosial, ekonomi, kependudukan, hingga karakteristik wilayah harus dikelola secara terkoordinasi agar proses verifikasi dan pemutakhiran berjalan efektif.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah tidak berjalan sendiri-sendiri dalam pelaksanaan piloting tersebut.
Untuk memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan efektif, Munafri menginstruksikan Dinas Sosial Kota Makassar segera membangun koordinasi lanjutan dengan seluruh kepala perangkat daerah, camat, dan lurah.
Pertemuan tersebut akan difokuskan pada pembagian tugas, penyusunan strategi pelaksanaan, serta penetapan peran dan penanggung jawab masing-masing perangkat daerah.
“Semua harus tahu apa yang harus dilakukan. Jangan sampai ada yang menganggap ini hanya pekerjaan Dinas Sosial. Kita ingin seluruh perangkat daerah mengambil bagian sesuai tugas dan kewenangannya,” katanya. (*/)
Komentar (0)