JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M Subki meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunda rencana program beasiswa LPDP daerah dan mengalihkan anggarannya untuk kebutuhan pendidikan yang dinilai lebih mendesak, seperti memperbaiki sekolah rusak dan menambah kuota sekolah swasta gratis.
Usulan itu disampaikan dalam rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/7/2026).
Awalnya, Subki mempertanyakan rencana program LPDP yang sebelumnya pernah disampaikan Pemprov DKI.
Baca juga: DPRD DKI Minta Disdik Tak Kaitkan Sekolah Rusak dengan Pemotongan DBH: Kalau Salah Diakui Aja
Ia ingin mengetahui sasaran penerima hingga negara tujuan beasiswa tersebut.
“Kemudian yang terakhir, Bu Kadis, rencana LPDP sudah sampai di mana? Kalau memang itu jadi, kira-kira targetnya ke negara mana saja LPDP itu akan diarahkan?” kata Subki.
Namun, menurut dia, apabila program tersebut belum menjadi kebutuhan yang mendesak, anggarannya sebaiknya dialihkan untuk mempercepat penanganan persoalan pendidikan yang masih terjadi di Jakarta.
“Kalau sekiranya memang LPDP ini belum termasuk urgen, belum termasuk prioritas, boleh juga kita lirik sekolah-sekolah yang lebih memerlukan,” lanjut Subki.
Ia pun mengusulkan agar program LPDP ditangguhkan sementara waktu.
“Misalkan LPDP ditangguhkanlah, karena ini tidak termasuk yang darurat. Mungkin kita bisa alihkan ke sekolah-sekolah yang memang perlu dibangun tahun ini juga, atau penambahan sekolah swasta gratis, atau kalau perlu kepada sisi-sisi mata anggaran lain yang memang sangat darurat terkait penampungan anak-anak yang tidak bisa sekolah,” ucapnya.
Baca juga: DPRD DKI Cecar Kadisdik soal Data Sekolah Rusak: Jangan Sampai Nanti Ada Pernyataan Baru Tahu
Usulan serupa disampaikan Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian.
Menurut dia, anggaran pendidikan saat ini lebih tepat digunakan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak Jakarta.
“Lebih baik kita fokus untuk menambah sekolah gratis, kuota-kuota anak-anak kita untuk anak-anak di Jakarta bisa bersekolah dibanding LPDP,” kata Justin.
Meski demikian, Justin menilai jika program beasiswa tetap dijalankan, Pemprov DKI sebaiknya memprioritaskan bidang-bidang yang benar-benar dibutuhkan, salah satunya pendidikan kedokteran.
Menurut dia, biaya kuliah kedokteran masih terlalu mahal sehingga sulit dijangkau banyak keluarga, meski memiliki kemampuan akademik yang baik.
“Saya sering katakan bahwa pemerintah provinsi harus juga mengutamakan fakultas strategis seperti fakultas kedokteran. Karena banyak anak-anak kita yang mampu secara akademik tapi enggak akan mampu kuliah kedokteran. Ayahnya gaji Rp30 juta pun belum tentu bisa menyekolahkan anaknya di kedokteran karena biayanya bisa miliaran,” ujar Justin.
Baca juga: Sekolah-sekolah Rusak di Jakarta Kini Mulai Direvitalisasi
Komentar (0)