Percepat Transformasi Digital, Kolaka Dorong Aktivasi IKD Melalui Rebranding Dukcapil

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk memperluas aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai langkah mempercepat transformasi digital layanan publik.

Program Rebranding Dukcapil ini merupakan langkah strategis untuk menjadikan IKD sebagai pintu masuk utama berbagai layanan publik di Indonesia.

BACA JUGA: Kemendagri Perluas Pemanfaatan IKD, Warga Bisa Akses Layanan Publik Tanpa Fotokopi KTP

Selain sosialisasi, agenda ini juga dirangkaikan dengan aksi jemput bola untuk memberikan pelayanan langsung administrasi kependudukan kepada masyarakat setempat.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, yang hadir secara daring menegaskan bahwa pemanfaatan data kependudukan yang akurat adalah fondasi krusial. Terutama dalam memastikan program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran.

BACA JUGA: Perkuat Big Data dan IKD, DPRD Kota Bogor Godok Raperda Adminduk

"Transformasi digital melalui pemanfaatan IKD perlu terus didorong agar setiap program pemerintah dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang berhak," ujar Bahtra dalam sambutannya.

Ia juga mengapresiasi sinergi antara Ditjen Dukcapil, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan transformasi layanan publik berbasis data kependudukan.

BACA JUGA: Perekaman KTP Elektronik dan IKD Tertinggi, Kaltim Diganjar Penghargaan Kemendagri

Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri Erliani Budi Lestari, yang hadir mewakili Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, mengatakan transformasi layanan kependudukan tidak lagi berhenti pada penerbitan dokumen administrasi, tetapi telah berkembang menjadi fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan digital.

Menurut Erliani, data kependudukan yang akurat menjadi aset strategis dalam mendukung berbagai layanan publik karena NIK kini berfungsi sebagai identitas tunggal yang menghubungkan berbagai sistem pelayanan pemerintah.

"Data kependudukan merupakan single source of truth yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik secara lebih cepat, tepat, dan akuntabel. Melalui Identitas Kependudukan Digital, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan secara lebih mudah, sekaligus memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial," kata Erliani.

Ia menjelaskan, pemanfaatan IKD merupakan bagian dari implementasi Digital Public Infrastructure (DPI) yang memungkinkan proses verifikasi data masyarakat dilakukan secara cepat, aman, dan akurat. Selain mendukung penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, IKD juga menjadi fondasi integrasi berbagai layanan pemerintah di masa mendatang.

Erliani menegaskan keberhasilan Rebranding Dukcapil tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif pemerintah daerah melalui percepatan aktivasi IKD dan peningkatan literasi digital masyarakat.

"Keberhasilan digitalisasi layanan membutuhkan kolaborasi. Karena itu, kami mengajak seluruh pemerintah daerah terus mendorong aktivasi IKD dan memperkuat pemanfaatan data kependudukan sebagai fondasi pelayanan publik yang terintegrasi," ujarnya.

Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat langsung mengakses berbagai pelayanan Dukcapil sekaligus melakukan aktivasi IKD dan memperoleh edukasi mengenai manfaat identitas digital dalam kehidupan sehari-hari.

Bupati Kolaka H. Amri menyatakan Pemerintah Kabupaten Kolaka siap mendukung implementasi berbagai inovasi Ditjen Dukcapil, termasuk percepatan aktivasi IKD sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis digital.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah akan memperkuat kualitas pelayanan administrasi kependudukan sekaligus memastikan berbagai program pemerintah, khususnya bantuan sosial, dapat disalurkan secara lebih efektif kepada masyarakat yang berhak.

Melalui Rebranding Dukcapil, Ditjen Dukcapil Kemendagri berharap transformasi pelayanan administrasi kependudukan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus mempercepat terwujudnya pemerintahan digital yang modern, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.(ray/jpnn)