Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan pentingnya pemanfaatan data kependudukan yang akurat sebagai fondasi penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran.
Hal itu disampaikannya saat membuka secara daring kegiatan Rebranding Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertema "Urgensi Verifikasi Bantuan Sosial Berbasis Data Kependudukan yang Terintegrasi Melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD)" di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Jumat 24 Juli 2026.
Kegiatan yang merupakan kemitraan antara Komisi II DPR RI dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat transformasi pelayanan administrasi kependudukan melalui program Rebranding Dukcapil.
Dalam arahannya, Bahtra Banong menegaskan bahwa data kependudukan yang valid dan terintegrasi merupakan elemen penting dalam memastikan setiap program perlindungan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Menurutnya, transformasi digital melalui pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) harus terus dipercepat agar pelaksanaan program pemerintah menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
"Pemanfaatan data kependudukan yang akurat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Transformasi digital melalui IKD perlu terus didorong agar setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang berhak," ujar Bahtra.
Ia juga mengapresiasi sinergi antara Ditjen Dukcapil Kemendagri, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan transformasi pelayanan publik berbasis data kependudukan.
Sementara itu, Direktur BAKPS Ditjen Dukcapil Kemendagri Erliani Budi Lestari menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI, khususnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong, atas dukungan dan komitmen yang secara konsisten diberikan dalam memperkuat penyelenggaraan administrasi kependudukan serta mendorong percepatan transformasi pelayanan publik melalui program Rebranding Dukcapil.
"Dukungan Komisi II DPR RI merupakan energi dan penguat bagi kami untuk terus menghadirkan berbagai inovasi pelayanan yang adaptif, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Erliani.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di daerah.
Komentar (0)