Presiden Suriah Tegaskan Tak Berencana Lakukan Intervensi Militer di Lebanon

Damaskus: Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa menegaskan negaranya tak berencana melakukan intervensi militer di Lebanon, namun siap menawarkan berbagai solusi politik untuk membantu pemerintah Lebanon mengatasi krisis yang dihadapi.

Dalam wawancara dengan program Al-Muqabala di stasiun televisi Al Jazeera, Minggu, 26 Juli 2026, al-Sharaa mengatakan Damaskus tengah berdiskusi dengan pemerintah Lebanon mengenai sejumlah opsi yang dapat membantu menstabilkan situasi negara tersebut.

"Kami tidak mempertimbangkan intervensi militer, tetapi Suriah memiliki sejumlah kartu yang dapat ditawarkan kepada negara Lebanon untuk digunakan sesuai kebutuhannya," ujar al-Sharaa.

Ia mengingatkan bahwa keberadaan kelompok bersenjata di luar kendali pemerintah Lebanon dapat membawa dampak negatif bagi stabilitas kawasan, termasuk Suriah.

"Keberadaan senjata di luar kewenangan negara Lebanon akan menimbulkan konsekuensi besar bagi kawasan," katanya.

Al-Sharaa menegaskan dukungan Suriah terhadap otoritas penuh pemerintah Lebanon dalam penegakan hukum, penguasaan senjata, serta pengambilan keputusan terkait perang dan perdamaian.

Menurutnya, Damaskus menawarkan berbagai inisiatif politik untuk membantu implementasi Perjanjian Taif dan memperkuat institusi negara Lebanon tanpa melibatkan aksi militer.

Mengenai hubungan dengan Israel, al-Sharaa mengungkapkan Suriah tengah bekerja sama dengan sejumlah negara untuk mencapai kesepakatan keamanan.

Menurutnya, kesepakatan tersebut diharapkan dapat mendorong Israel mengambil pendekatan yang lebih seimbang terhadap Suriah, mengurangi potensi konflik, serta membuka jalan menuju perdamaian.

"Jika kesepakatan keamanan dengan Israel berhasil, hal itu akan membuka jalan menuju perdamaian yang komprehensif tanpa mengorbankan hak Suriah atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki," ujarnya. Hubungan Suriah-Rusia Terkait hubungan dengan Rusia, al-Sharaa mengatakan pembahasan mengenai masa depan pangkalan militer Rusia di Hmeimim, Latakia, dan Tartus masih berlangsung. Ia menilai Suriah dan Rusia memiliki kepentingan strategis yang saling terkait dan menyebut Moskow bergerak cepat membuka babak baru hubungan dengan Damaskus setelah perubahan pemerintahan.

Dalam wawancara itu, al-Sharaa juga menyoroti hubungan ekonomi dengan Irak yang dinilainya memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Ia mengatakan telah berkomunikasi langsung dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani guna menjelaskan arah politik Suriah sekaligus membahas keamanan di wilayah perbatasan kedua negara.

Di dalam negeri, al-Sharaa menyatakan pemerintah tetap berkomitmen menjalankan proses keadilan transisional melalui jalur hukum. Ia juga mengungkapkan pemerintah telah memberikan kewarganegaraan kepada lebih dari 300.000 warga Kurdi yang sebelumnya tidak memilikinya, mengakui hak-hak budaya masyarakat Kurdi, serta menetapkan Tahun Baru Kurdi sebagai hari libur resmi.

Selain itu, pemerintah Suriah disebut terus melaksanakan kesepakatan secara bertahap dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) untuk memulihkan keutuhan wilayah negara sekaligus memastikan monopoli kepemilikan senjata berada di tangan pemerintah. Komitmen AS terhadap Suriah Di sektor ekonomi, al-Sharaa mengatakan sekitar 3.700 lini produksi baru telah beroperasi sejak awal 2025. Ia juga menyebut meningkatnya investasi dari negara-negara Teluk dan mitra internasional, serta pembahasan mengenai pengangkutan minyak Irak melalui Pelabuhan Baniyas di Suriah dan Pelabuhan Tripoli di Lebanon.

Menurut al-Sharaa, lebih dari 3,4 juta pengungsi dan warga Suriah yang mengungsi telah kembali ke tanah air dalam 18 bulan terakhir. Pemerintah juga membentuk lembaga khusus untuk mencari orang hilang menggunakan standar forensik internasional.

Ia turut mengungkapkan bahwa Amerika Serikat sedang menuju proses pencabutan status Suriah sebagai negara sponsor terorisme yang telah berlaku sejak 1979. Menurutnya, mediasi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan pemerintah Arab Saudi membantu meyakinkan Presiden AS Donald Trump untuk mencabut sanksi Caesar Act terhadap Suriah.

Al-Sharaa mengatakan proses pencabutan status tersebut akan diajukan ke Kongres Amerika Serikat untuk masa peninjauan selama 45 hari sebelum keputusan akhir ditandatangani oleh Presiden Trump.

Ia menegaskan Suriah telah menjamin kepada Washington bahwa wilayahnya tidak akan menjadi tempat berlindung bagi kelompok teroris maupun jalur transfer senjata dan pendanaan.

Baca juga:  Guterres Serukan Dukungan Dunia untuk Pemulihan Suriah usai Tumbangnya Rezim Assad