Cak Imin Dorong Revisi 108 UU demi Perkuat Implementasi Prabowonomics

Pantau - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar mengajak seluruh partai politik menyukseskan arah baru ekonomi Presiden Prabowo Subianto atau "Prabowonomics" dengan meninjau ulang dan merevisi 108 undang-undang.

Cak Imin menyampaikan ajakan tersebut di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, sebagai upaya memperkuat ekonomi konstitusi yang menjadi dasar konsep "Prabowonomics".

Ia mengatakan, "Saya akan terus merayu semua pihak, mengajak semua partai, mari kita sukseskan ekonomi konstitusi atau ‘Prabowonomics’ ini dengan mengubah 108 undang-undang."

Menurut Cak Imin, sejumlah regulasi yang perlu ditinjau ulang antara lain Omnibus Law Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ia menambahkan berbagai produk hukum lain yang dinilai bertentangan dengan semangat pembangunan berbasis ekonomi konstitusi juga perlu direvisi.

Cak Imin menilai politik anggaran yang tepat sasaran menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi "Prabowonomics".

Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja negara harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Ia mencontohkan penggunaan anggaran untuk pembangunan jembatan bagi anak sekolah di daerah terpencil, percepatan rehabilitasi fasilitas pendidikan, serta penguatan kewirausahaan masyarakat sebagai prioritas.