Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat penurunan tajam tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam sembilan bulan terakhir. Survei terbaru menunjukkan tingkat kepuasan turun dari 81,2% pada November 2025 menjadi 51,1% pada Juli 2026.
Hasil survei tersebut menjadi bagian dari studi yang dilakukan pada 5–19 Juli 2026 dan dipaparkan Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, melalui kanal YouTube SMRC TV pada Minggu (26/7). Deni mengungkapkan, dalam periode sembilan bulan terakhir, tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo turun sekitar 30,1 poin persentase. Di sisi lain, proporsi masyarakat yang menyatakan tidak puas atau sangat tidak puas meningkat dari 16% menjadi 46,9%.
"Dalam survei Juli ini sekarang kita peroleh 51,1%. Artinya merosotnya sekitar 30 poin (30%) dalam sekitar 9 bulan. Penurunannya bisa dikatakan cukup tajam," kata Deni dalam pemaparannya.
Survei menunjukkan sebanyak 4,8% responden menyatakan sangat puas terhadap kinerja presiden, 46,3% cukup puas, 35% kurang puas, 11,9% tidak puas sama sekali, dan 2,1% tidak memberikan jawaban. Menurut Deni, penurunan kepuasan publik berkaitan erat dengan memburuknya persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum di Indonesia.
Dalam aspek ekonomi, SMRC mencatat hanya 15,7 % masyarakat yang menilai kondisi ekonomi nasional saat ini baik atau sangat baik. Sebaliknya, hampir separuh responden atau 49,4 % menilai kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk.
Perinciannya, sebanyak 1,4 % responden menilai kondisi ekonomi sangat baik, 14,3 % baik, 33,9 % sedang, 37,9 % buruk, dan 11,5 % sangat buruk. Deni menyebut persepsi negatif terhadap kondisi ekonomi meningkat signifikan dibandingkan survei sebelumnya. Penilaian ekonomi yang buruk atau sangat buruk naik dari 22,7 % pada November 2025 menjadi 31,7 % pada Februari–Maret 2026, lalu melonjak menjadi 49,4 % pada Juli 2026. Pada saat yang sama, penilaian positif turun dari 40 % menjadi hanya 15,7 %.
Pada sektor politik, hanya 13,5 % responden yang menilai kondisi politik nasional saat ini baik atau sangat baik. Sebaliknya, sebanyak 42,8 % menilai kondisi politik buruk atau sangat buruk. Survei juga memperlihatkan 33,6 % responden menilai kondisi politik berada pada kategori sedang, sementara 10,2 % menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
"Hanya 13,5 % publik yang menilai kondisi politik nasional sekarang baik atau sangat baik, sementara yang menilai buruk atau sangat buruk jauh lebih besar, 42,8 %," kata Deni dalam keterangannya.
Dalam sembilan bulan terakhir, persepsi positif terhadap kondisi politik turun dari 35,8 % menjadi 13,5 %. Sebaliknya, persepsi negatif meningkat dari 23 % menjadi 42,8 %.
SMRC juga mencatat memburuknya persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum. Hanya 26,4 % responden yang menilai kondisi penegakan hukum baik atau sangat baik, sedangkan 37,6 % menilai buruk atau sangat buruk.
Sebanyak 1,9 % responden menilai penegakan hukum sangat baik, 24,5 % baik, 30,2 % sedang, 28,6 % buruk, dan 9 % sangat buruk. Sementara 5,8 % tidak memberikan jawaban.
"Hanya 26,4 % publik yang memiliki persepsi positif (baik atau sangat baik) atas penegakan hukum secara umum sekarang. Sementara yang memiliki persepsi negatif (buruk atau sangat buruk) lebih banyak, yakni 37,6 %," ungkap Deni.
SMRC menyebut persepsi positif terhadap penegakan hukum juga mengalami penurunan dalam sembilan bulan terakhir, dari 42,5 % pada November 2025 menjadi 30,8 % pada Februari–Maret 2026, lalu turun lagi menjadi 26,4 % pada Juli 2026. Pada periode yang sama, persepsi negatif meningkat dari 25,7 % menjadi 37,6 %.
Survei SMRC melibatkan 749 responden yang memiliki hak pilih. Sebanyak 83,8 % responden diwawancarai melalui telepon, sedangkan 16,2 % melalui wawancara tatap muka bagi warga yang tidak memiliki telepon. Survei dilakukan pada 5–19 Juli 2026 dengan margin of error sekitar ±3,7 %, sehingga perbedaan dinyatakan signifikan apabila mencapai sedikitnya 7,4 %.
Komentar (0)