JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P memperingati 30 tahun peristiwa penyerangan kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996 (Kudatuli) dengan menggelar teatrikal di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/7/2026).
Pertunjukan seni sejarah tersebut disaksikan langsung oleh Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, tokoh senior Sidarto Danusubroto, Ketua DPP Djarot Saiful Hidayat, hingga mantan Capres 2024 Ganjar Pranowo.
Sementara itu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyaksikan jalannya acara secara online.
Dalam visualisasi teatrikal, digambarkan bagaimana massa PDI kubu Soerjadi yang didukung rezim Orde Baru menyerbu dan merusak kantor PDI yang saat itu dipertahankan massa pendukung setia Megawati.
Baca juga: Kudatuli dan Pelajaran Demokrasi
Usai pementasan, Hasto Kristiyanto langsung memimpin doa hening sejenak untuk mengenang para korban.
"Saya mengajak para senior partai dan saudara-saudara sekalian untuk hening sejenak," ujar Hasto.
Menurut Hasto, doa dan penghormatan itu dipersembahkan bagi seluruh korban Peristiwa Kudatuli, baik yang meninggal, hilang, maupun mengalami luka-luka akibat tragedi tersebut.
"Hening untuk sekurang-kurangnya untuk lima saudara kita yang telah gugur. Asmayadi Soleh, Suganda Siagian, Slamet, Uju bin Asep dan Sariwan, serta kita hening untuk 23 saudara kita yang hilang dan hingga saat ini tidak ada kepastian tentang nasibnya," tuturnya.
Hasto juga mengajak seluruh hadirin mengenang 149 korban yang mengalami luka-luka serta mereka yang selama tiga dekade memikul trauma.
"Hening untuk 149 yang terluka dan untuk semua yang memikul luka itu dalam diam selama 30 tahun," ucap Hasto.
Baca juga: Ketika Megawati Menyusuri Luka Kudatuli, Tiga Dekade Kemudian...
Dalam pidatonya, Hasto menilai Peristiwa Kudatuli menjadi salah satu bukti kelam penggunaan kekuasaan secara represif pada masa Orde Baru.
Dia berpendapat, tindakan tersebut merupakan upaya membungkam demokrasi dan suara-suara yang berbeda.
"Sebab apa yang terjadi saat itu sangatlah dahsyat, kekuasaan otoriter Orde Baru mencoba membunuh demokrasi, mematikan kemanusiaan, dan mengubur keadilan," kata dia.
Terpisah, Kepala Badan Sejarah Indonesia PDI-P Bonnie Triyana membeberkan makna refleksi Peristiwa Kudatuli kali ini.
"Tiga puluh tahun berlalu sejak peristiwa 27 Juli 1996 menjadi titik balik perjalanan demokrasi Indonesia. Waktu boleh berjalan, tetapi luka sejarah tidak pernah benar-benar hilang selama keadilan belum sepenuhnya ditegakkan," kata Bonnie.
Baca juga: Meretas Jalan Demokrasi, Megawati Napak Tilas Peristiwa Kudatuli pada 30 Tahun Lalu
Ia menegaskan kehadiran jajaran partai, budayawan, dan relawan bukan untuk mengungkit kepedihan masa lalu secara negatif, melainkan sebagai ikhtiar moral.
"Seni membantu kita merasakan apa yang tidak terungkap oleh dokumen," katanya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)