SUMEDANG, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginginkan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tidak langsung ditempatkan di daerah asalnya setelah dilantik sebagai calon aparatur sipil negara (CASN).
Menurut Tito, para lulusan perlu mendapat pengalaman bertugas di berbagai daerah agar memiliki wawasan sebagai ASN Indonesia, bukan hanya ASN di kampung halamannya.
"Karena ingin kita, adik-adik ini sebetulnya enggak harus kembali ke daerahnya, mereka belajar dulu lah di daerah lain di Indonesia. Jadi biar mereka muter menjadi ASN Indonesia, bukan ASN di kampungnya saja," ujar Tito usai Wisuda IPDN 2026 di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (26/7/2026).
Baca juga: Mendagri Hadiri Pembukaan Piala Presiden, Harap Jadi Hiburan dan Tingkatkan Ekonomi Rakyat
Namun, Tito menegaskan, Kemendagri memiliki banyak pertimbangan dalam menentukan penempatan para lulusan.
Menurut Tito, tingginya permintaan kepala daerah terhadap lulusan IPDN tidak terlepas dari kualitas pendidikan yang mereka jalani selama empat tahun.
"Ada beberapa kepala daerah yang sudah meminta. Banyak sekali, karena lulusan IPDN ini banyak diminati oleh kepala daerah," ucapnya.
Ia menjelaskan, para praja tidak hanya dibekali ilmu pemerintahan secara akademik, tetapi juga ditempa melalui pendidikan fisik dan pembinaan karakter.
"Karena mereka kan bukan hanya belajar akademik, ilmu pemerintahan, atau ilmu-ilmu yang lain, tapi juga mereka di sini selama empat tahun digojlok masalah kesamaptaan jasmaninya, kesehatannya, ditambah lagi dengan mental ideologi, nasionalisme, integritas, militansi, disiplin, dan lain-lain. Nah, itu yang membuat mereka banyak diminati oleh kepala daerah," tutur Tito.
Baca juga: Mendagri Tito Karnavian: Lulusan IPDN Jadi Rebutan Kepala Daerah
Saat ini, kata Tito, pemerintah masih menunggu jadwal pelantikan para lulusan IPDN sebagai CPNS.
"Nanti kita tunggu kabar dari Istana masa waktu pelantikannya. Dan nanti kalau sudah selesai pelantikan, mereka akan disebar ke seluruh Indonesia," kata Tito.
Sebanyak 1.404 wisudawan dikukuhkan, terdiri atas 45 lulusan Program Doktor Ilmu Pemerintahan, 73 lulusan Magister Terapan Ilmu Pemerintahan, 1.204 lulusan Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, dan 82 lulusan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)