China Klaim Perairan Natuna, Pakar Desak Indonesia Pertahankan Kedaulatan

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah pakar hukum, pengamat geopolitik, dan mantan diplomat senior mendesak Pemerintah Indonesia untuk memperkuat pertahanan kedaulatan di Perairan Natuna.

Langkah tegas ini diperlukan guna menghadapi klaim sepihak dan manuver provokatif China yang terus membayangi kawasan tersebut.

BACA JUGA: LCS Kembali Memanas, Menlu Filipina Satroni Menlu China di Sela Pertemuan ASEAN

Laut China Selatan (LCS) hingga kini masih menjadi salah satu titik panas dalam relasi antara China dan negara-negara Asia Tenggara.

Ketegangan dipicu oleh sikap Beijing yang bersikukuh bahwa sebagian besar perairan tersebut adalah milik mereka berdasarkan klaim hak mencari ikan secara historis (historical fishing right)

BACA JUGA: Satu Dekade Arbitrase LCS Tanpa Perbaikan, Negara ASEAN Didorong Percepat COC

Konsep klaim historis ini dinilai ilegal karena bertentangan dengan hukum laut internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Ironisnya, meski China telah meratifikasi UNCLOS, mereka tetap memaksakan kepemilikannya dengan menarik sembilan garis putus-putus (nine-dash lines) yang sejak 2023 sepihak diperluas menjadi sepuluh garis.

BACA JUGA: Satu Dekade Arbitrase Laut China Selatan, Stabilitas Kawasan Harus Jadi Prioritas

Secara formal, Indonesia merupakan negara tanpa sengketa (non-claimant state) di LCS. Kendati demikian, China secara sepihak mencaplok sebagian wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di dekat Kepulauan Natuna.

Bukan sekadar klaim di atas kertas, China juga kerap melakukan manuver agresif di ZEE Indonesia sejak tahun 2012.

Salah satu insiden krusial terjadi pada akhir 2021, ketika kapal Coast Guard China dan kapal survei raksasa Haiyang Dizhi No. 10 menerobos masuk ke ZEE Indonesia. Aksi penyusupan tersebut terjadi tepat saat Indonesia tengah melakukan pengeboran eksplorasi minyak dan gas di Blok Tuna

Peristiwa itu terjadi pada saat Indonesia sedang melakukan pengeboran eksplorasi minyak dan gas di wilayah Blok Tuna, di perairan dekat Kepulauan Natuna.

Pada sisi lain, sementara pihak berpandangan bahwa Laut Cina Selatan, tepatnya ZEE Indonesia di perairan dekat Kepulauan Natuna, merupakan wilayah yang mengandung kekayaan alam yang sangat signifikan yang dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran bangsa Indonesia.

Dalam seminar berjudul Aset atau Ancaman? Kompleksitas Laut China Selatan dalam Relasi Indonesia–China, yang diselenggarakan oleh Forum Sinologi Indonesia, Jakarta 24 Juli 2026 yang lalu, Kepala Pusat Kajian Maritim Sekolah Staf dan Komando TNI AL (Kapusjianmar Seskoal), Laksamana Pertama TNI Salim, S.E., M.Phil., M.Tr.Opsla memberikan pernyataan  yang menegaskan bahwa Laut Cina Selatan bukan sekadar ancaman atau aset, tetapi keduanya sekaligus, tergantung bagaimana negara mengelolanya.

“Laut China Selatan adalah jalur perdagangan strategis dunia, sumber perikanan, cadangan energi, serta ruang penting bagi diplomasi dan ekonomi maritim Indonesia,” tutur beliau.

Menurutnya, stabilitas kawasan akan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim.

Namun, Laksma Salim juga menekankan ancaman yang perlu diwaspadai di Laut Cina Selatan, termasuk di ZEE Indonesia di perairan dekat Kepulauan Natuna. Ancaman tersebut menurut beliau terkait dengan hadirnya rivalitas kekuatan besar di perairan itu, masih adanya sengketa klaim maritim, adanya aktivitas ilegal di laut, hingga potensi pelanggaran terhadap hak berdaulat Indonesia di sekitar Laut Natuna Utara.

Menurutnya, Indonesia harus mengelola ancaman dan tantangan di atas dengan strategi yang kuat, demi mempertahankan kendali atas kepentingan nasionalnya.

“Laut Cina Selatan bukan ancaman karena letaknya, melainkan dapat menjadi ancaman apabila Indonesia lemah dalam menjaga kedaulatan, menegakkan hukum laut, dan membangun kekuatan maritim,” tutur beliau. “Sebaliknya, dengan kepemimpinan yang visioner, Laut Cina Selatan adalah aset geopolitik terbesar Indonesia di abad ke-21,” kata Laksma Salim.

Sementara itu, Dr Klaus Heinrich Raditio, pemerhati China yang mengajar politik Tiongkok di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara mengakui bahwa pendekatan Presiden Prabowo terkait Laut Cina Selatan, tepatnya terkait ZEE Indonesia di perairan Kepulauan Natuna, berbeda dari para pendahulunya.

“Presiden Prabowo cenderung memandang perairan Natuna sebagai potensi kerja sama ekonomi yang pragmatis,” tutur doktor tamatan Universitas Sydney, Australia itu.

Menurutnya, ini terlihat dari pernyataan bersama Presiden Prabowo dan Presiden Xi Jinping di akhir tahun 2024. Namun demikian, Klaus berpandangan bahwa pernyataan bersama tersebut bersifat terbuka dan tidak membuat Indonesia kompromi terhadap kedaulatan Indonesia di perairan Kepulauan Natuna.

Sebaliknya, berdasarkan pengamatannya, Klaus menemukan bahwa elite pemerintah Indonesia menginginkan setiap kerja sama di ZEE Indonesia di Kepulauan Natuna harus diawali dengan adanya pengakuan yang jelas dari pihak mitra bahwa wilayah itu merupakan hak berdaulat maritim Indonesia. Klaus tampaknya memiliki pandangan yang senada dengan elite pemerintahan yang ia amati.

Mengenai ZEE kita di Natuna, ia mengatakan, “kita jangan mau ditekan oleh pihak lain, tetapi kerja sama harus terbuka, karena ZEE harusnya dipakai untuk kepentingan ekonomi, tetapi harus jelas ada pengakuan terhadap hak bedaulat dan kedaulatan Indonesia.”

“Kekayaan alam ini berpotensi hilang dan mengakibatkan kerugian Indonesia hingga empat triliun rupiah lebih setiap tahunnya,” tutur S.I.P., M.A, direktur eksekutif Center for Diplomasi Jakarta, Ple Priatna.

Menurut Ple, ketegangan yang disebabkan oleh upaya China mengimplementasikan sembilan garis putus-putusnya itu menempatkan negara-negara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam posisi sulit. Ple berpandangan bahwa meski Indonesia tidak memiliki klaim di wilayah itu, Indonesia turut berpotensi dirugikan akibat klaim 9 garis putus-putus China.

Meski demikian, Ple mengingatkan agar Indonesia tidak larut dalam kancah ketegangan antara negara-negara besar, tetapi tetap pada upaya memaksimalkan keuntungan ekonomi, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan meminta kompensasi pada Cina atas kerugian yang sudah dialami Indonesia akibat pencarian ikan ilegal oleh nelayan-nelayan mereka.  

“Baik Indonesia maupun ASEAN belum menemukan sebuah formula kompensasi, misalnya kompensasi atas kerugian yang terjadi di pengelolaan ikan! Ini kita bisa usulkan, kita gedor China,” tutur mantan Wakil Duta Besar Indonesia di Beijing itu.

Bagi Ple, kemampuan ASEAN untuk menggedor China perlu ditingkatkan. “Bikin basket tarif reference, kalau ada kerugian kompensasi-nya seperti apa… beranikah Indonesia dan ASEAN?” tegas mantan diplomat senior yang juga pernah menjadi Wakil Duta Besar Indonesia di Tokyo itu.

Ple berpandangan untuk mengedepankan kepentingan ekonomi, kerja sama dengan China di wilayah yang diklaim oleh negara itu dapat dilakukan, asalkan formula kompromi yang solutif berhasil ditemukan.

Laksamana Muda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, perwira tinggi purnabakti Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang kini mengabdi sebagai pengajar di Program Studi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UnHan RI) berpandangan bahwa kedaulatan tak dapat dikompromikan. Apalagi menurut beliau, kerugian yang ditanggung oleh Indonesia bukan sekadar hasil laut berupa ikan, tetapi juga kekayaan alam di bawah laut yang merupakan milik Indonesia.

“ZEE yang merupakan hak berdaulat Indonesia mengandung landas kontinen. Ini yang diperebutkan oleh China, yang mengincar kekayaan dasar laut kita, yaitu minyak bumi,” tutur pakar maritim yang menyandang gelar doktor di bidang hukum laut internasional itu.

Dalam menghadapi tingkah laku China, Surya menekankan pentingnya Indonesia untuk tetap berpegang pada UNCLOS. Ia juga menekankan arti putusan arbitrase internasional tahun 2016 yang telah menggugurkan klaim Cina atas sebagian besar perairan Laut Cina Selatan.

“Masalah hukum, kedaulatan dan hak berdaulatan kita harus kita tegakan di sana,” tegas Surya Wiranto terkait klaim China di ZEE Indonesia di Kepulauan Natuna. Ia mengingatkan bangsa Indonesia kepada pernyataan Jenderal Sudirman, yang ingin agar jangan sampai satu jengkal pun tanah Indonesia diambil oleh musuh. “Harus kita rebut kembali,” tutur Laksamana Surya Wiranto.

Ia juga mengajak bangsa Indonesia untuk memberi perhatian pada situasi di Kepulauan Natuna. “Kepentingan nasional Indonesia ada di sana,” katanya.

Untuk mempertahankan kepentingan dan kedaulatan bangsa di perairan itu Laksamana Wiranto mengusulkan agar Indonesia memperkuat kehadiran dan penegakan hukum di laut, mengedepankan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) maritim, memperkuat koordinasi efektif antara TNI AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia, dan Kementerian atau lembaga terkait, serta memperkuat kemitraan keamanan dan ekonomi dengan negara-negara lain secara seimbang.

Ketua FSI yang juga dosen Magister Ilmu Komunikasi UPH, Johanes Herlijanto, beranggapan bahwa Isu Laut Cina Selatan masih akan merupakan salah satu duri dalam hubungan Cina dan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia.

Duri ini akan tetap hadir selama Cina bersikeras hanya kebenaran versi China saja yang patut dipertahankan. Dalam konteks Indonesia, duri itu berpotensi tetap ada sebagai konsekuensi dari klaim China terhadap sebagian ZEE Indonesia di sana.

Klaim yang terus dipertahankan oleh China ini harus menjadi perhatian Indonesia bila ingin mengupayakan kerja sama dengan China di wilayah itu. Terkait hal itu, ia sepakat dengan Dr Klaus Heinrich Raditio, yang berpandangan bahwa setiap kerja sama harus didasarkan atas pengakuan terhadap kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia perlu mendapat dukungan.

“Apresiasi yang tinggi perlu disampaikan pada elite pemerintah dan pakar yang mempertahankan pandangan yang sangat penting itu,” pungkas Johanes.(ray/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Amerika & Jepang Tegaskan Dukungan untuk Filipina di Laut China Selatan