Jawa Timur Catat Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan Rp644,03 Miliar, Tertinggi Secara Nasional

Pantau - Provinsi Jawa Timur membukukan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) sebesar Rp644,03 miliar pada Semester I 2026, menjadi capaian tertinggi secara nasional dengan kontribusi 45,63 persen terhadap total NTE KTH nasional.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan per 30 Juni 2026, NTE KTH Jawa Timur meningkat dari Rp612,63 miliar pada Semester I 2025 menjadi Rp644,03 miliar pada Semester I 2026.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, "Alhamdulillah, Jatim kembali menjadi kontributor tertinggi nasional untuk Nilai Transaksi Ekonomi KTH. Ini membuktikan bahwa pelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan beriringan melalui penguatan ekonomi berbasis perhutanan sosial."

Khofifah menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan sekaligus memperkuat pelestarian lingkungan.

Ia menjelaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, penyuluh kehutanan, pemerintah kabupaten/kota, dan ribuan anggota Kelompok Tani Hutan.

Anggota Kelompok Tani Hutan mengembangkan berbagai usaha produktif berbasis potensi kawasan hutan.

Komoditas yang dikembangkan meliputi hasil hutan bukan kayu, agroforestry, tanaman multiguna (multipurpose), jasa lingkungan, serta pengembangan ekowisata yang menjadi sumber pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Khofifah menjelaskan peningkatan NTE KTH didorong oleh penguatan kelembagaan kelompok tani, peningkatan kapasitas usaha, pendampingan intensif dari penyuluh kehutanan, serta semakin luasnya akses pasar bagi produk hasil hutan masyarakat.

Khofifah mengatakan, "Kita ingin nilai tambah produk hasil hutan terus meningkat sehingga manfaat ekonominya semakin besar dirasakan masyarakat. Dengan demikian, menjaga hutan bukan lagi dianggap sebagai beban, tetapi menjadi sumber kesejahteraan bersama."

Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus memperkuat ekosistem ekonomi kehutanan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan hilirisasi produk hasil hutan, inovasi pengolahan, digitalisasi pemasaran, serta perluasan jejaring kemitraan.

Hingga akhir Semester I 2026, Kabupaten Trenggalek menjadi penyumbang terbesar NTE KTH di Jawa Timur dengan nilai transaksi Rp211,68 miliar.

Kabupaten Probolinggo menempati posisi kedua dengan nilai transaksi Rp77,37 miliar.

Kabupaten Tulungagung berada di posisi ketiga dengan nilai transaksi Rp48,73 miliar.

Kabupaten Blitar berada di posisi keempat dengan nilai transaksi Rp33,97 miliar.

Kabupaten Tuban berada di posisi kelima dengan nilai transaksi Rp32,61 miliar.

Khofifah menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa pusat-pusat ekonomi kehutanan berbasis masyarakat terus tumbuh di berbagai daerah melalui optimalisasi potensi lokal menjadi kegiatan ekonomi yang produktif.

Khofifah berharap, "Kami berharap keberhasilan ini menjadi inspirasi bagi seluruh Kelompok Tani Hutan di Jatim untuk terus meningkatkan inovasi, memperkuat kelembagaan, menjaga kelestarian hutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggotanya."

Khofifah optimistis pembinaan berkelanjutan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan akan membuat Jawa Timur mampu mempertahankan posisinya sebagai motor penggerak ekonomi kehutanan berbasis masyarakat di Indonesia.