Wakil Ketua DPR RI Sari Yulianti mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus dugaan pencabutan terhadap seorang anak laki-laki berusia 12 tahun di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ia juga meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjatuhkan sanksi berat bila diketahui guru Aparatur Sipil Negara (ASN) terbukti terlibat berdasarkan hasil penyelidikan.
Pernyataan itu disampaikan usai suami guru ASN yang berinisial D (37) ditetapkan sebagai tersangka pencabulan terhadap anak.
Ia mengatakan kasus yang viral di media sosial tersebut turut mengundang rasa kemanusiaan masyarakat. Korban yang merupakan anak yatim piatu seharusnya mendapat perlindungan dan kasih sayang dari lingkungan maupun tenaga pendidik.
“Video kasus guru dan suami yang kemarin sempet viral memang sangat mengguncang nurani kita bersama, apalagi itu menimpa seorang anak yatim piatu yang seharusnya mendapat perhatian dan kasih sayang, terutama dari gurunya,” kata Sari dalam keterangannya, Sabtu (25/7).
Sari meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang berjalan dan menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
“Kita serahkan semua ke aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, apakah guru yang sempat diarak oleh warga terlibat atau tidak,” tambah Sari.
Ia menambahkan, apabila nantinya dalam proses penyidikan ditemukan bukti keterlibatan guru ASN tersebut, pemerintah bersama BKN harus bertindak tegas dengan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jika memang terlibat, saya sebagai pimpinan selain mengecam tentunya BKN juga harus bersikap tegas dan memberikan sanksi berat, agar peristiwa ini bisa kita jadikan pelajaran bersama,” tutur Sari.
Menurutnya, guru berperan penting dalam membentuk karakter dan moral generasi penerus bangsa. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan tenaga pendidik harus ditangani secara serius agar tidak mencederai kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.
Selain itu, Sari juga meminta kepolisian menyampaikan perkembangan penyidikan secara terbuka dan akuntabel mengingat kasus tersebut telah menjadi perhatian publik.
“Saya minta kepada kepolisian atau penyidik di Tanjungbalai untuk menyidiknya secara terbuka dan menyampaikan perkembangan penyidikan secara berkala dan akuntabel kepada masyarakat,” ungkap Sari.
Lebih lanjut, apabila nantinya alat bukti telah memenuhi syarat, maka setiap pihak yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan pidana. Sementara itu pemberian sanksi etik maupun administratif terhadap ASN tetap harus melalui mekanisme pemeriksaan internal agar keputusan yang diambil sesuai prosedur.
Sebelumnya, kasus pencabulan tersebut mencuat usai video yang memperlihatkan warga menggerebek rumah seorang guru ASN perempuan di Tanjung Balai viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, puluhan warga berkumpul di depan rumah pasangan suami-istri yang diduga terkait dengan kasus pencabulan seorang siswa kelas 5 SD berusia 12 tahun.
Narasi yang beredar menyebut adanya dugaan keterlibatan pasangan tersebut dalam melakukan tindakan asusila kepada anak. Tetapi dugaan tersebut masih dalam proses penyelidikan dan pembuktian lebih lanjut dari aparat penegak hukum.
Kepala Lingkungan V Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung, Saddam Husein membenarkan adanya penggerebekan tersebut. Menurutnya, keramaian terjadi usai warga memperoleh informasi adanya dugaan tindak asusila terhadap anak di bawah umur yang memicu argumen dan mengundang warga untuk berdatangan.
Kepolisian telah menetapkan D (37), suami guru ASN tersebut sebagai tersangka pencabulan terhadap anak. Penyidik masih terus mendalami perkara pengungkapan seluruh fakta termasuk menelusuri keterlibatan pihak lain berdasarkan barang bukti yang diperoleh.
Komentar (0)