MPSI Luncurkan Posko Lapor untuk Kawal Pembangunan Papua yang Partisipatif

jpnn.com - Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) meluncurkan Posko dan Layanan Lapor MPSI saat menggelar konsultasi publik di Aula Anim Ha, Merauke, Jumat (24/7).

Peluncuran itu dilakukan bersamaan dengan forum bertajuk Perumusan Model Pendidikan Nonformal Berbasis Komunitas, Pendampingan Belajar, dan Pengasuhan yang Berakar pada Budaya Lokal dalam Menjaring Aspirasi, Menyelaraskan Aksi, Mewujudkan Generasi Papua Unggul.

BACA JUGA: TPNPB-OPM Bunuh Warga Sipil di Yahukimo, Ini Reaksi Kementerian HAM

Kegiatan tersebut diikuti unsur pemerintah, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, pemuda, hingga jurnalis.

Ketua Bidang Advokasi MPSI Muhammad Dede Gusli Piliang mengatakan Posko dan Layanan Lapor MPSI disiapkan sebagai ruang bagi masyarakat menyampaikan aspirasi, pengaduan, sekaligus memperoleh pendampingan.

BACA JUGA: Proyek RSUD Parung Senilai Rp 93 M Dikorupsi Oknum ASN Pemkab Bogor

"Kami ingin masyarakat memiliki ruang yang aman, mudah diakses, dan terpercaya untuk menyampaikan aspirasi maupun pengaduan," kata Gusli.

Menurut dia, setiap laporan akan menjadi dasar advokasi berbasis data dan riset agar kebijakan publik lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BACA JUGA: Sahroni Minta Polisi Tangkap Pengemudi Alphard Penerobos Lampu Merah di Bundaran HI

Gusli menilai Papua sedang memasuki fase percepatan pembangunan, termasuk melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) kawasan pangan di Wanam, Kabupaten Merauke.

Dia menyebut pembangunan tersebut berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka peluang ekonomi baru.

Namun, Gusli mengingatkan percepatan pembangunan harus tetap dibarengi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

"Pembangunan harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa mengorbankan hak pendidikan anak, ruang hidup masyarakat adat, dan budaya lokal," tegasnya.

Menurut Gusli, proyek pembangunan berskala besar dapat memicu perubahan sosial, mulai dari mobilitas penduduk, perubahan ekonomi, hingga tata ruang.

Karena itu, MPSI mendorong pemerintah melibatkan masyarakat adat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi pembangunan.

Selain itu, kebijakan pembangunan juga perlu disertai perlindungan akses pendidikan, penguatan pendidikan nonformal berbasis komunitas, serta pemberdayaan masyarakat lokal.

"Anak-anak Papua tidak boleh menjadi pihak yang menanggung biaya sosial pembangunan. Pembangunan justru harus menghadirkan pendidikan yang lebih baik dan masyarakat adat harus menjadi subjek pembangunan," ujar Gusli.

Melalui Posko dan Layanan Lapor MPSI, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, memperoleh pendampingan, serta memperkuat komunikasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan.

MPSI berharap pembangunan di Papua dapat berlangsung lebih adil, inklusif, dan memperoleh legitimasi sosial melalui keterlibatan aktif masyarakat.(kkp/jpnn)