Aset perbankan syariah Indonesia yang menembus Rp1.000 triliun dinilai menjadi tonggak penting bagi perkembangan industri keuangan syariah nasional. Namun, capaian tersebut disebut belum cukup jika belum diikuti dengan kontribusi yang lebih besar terhadap transformasi ekonomi.
Setiawan Budi Utomo, pemerhati keuangan syariah dan kebijakan ekonomi, mengatakan, industri keuangan syariah kini perlu beralih dari sekadar mengejar pertumbuhan aset menjadi instrumen yang mampu mendorong produktivitas, investasi, dan pembangunan nasional.
“Batas Rp1.000 triliun merupakan pencapaian penting. Namun, keberhasilan keuangan syariah ke depan tidak lagi hanya diukur dari besarnya aset, melainkan dari dampaknya terhadap perekonomian,” kata Setiawan dalam artikel opininya.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan total aset perbankan syariah mencapai Rp1.047,03 triliun per Juni 2026. Pada periode yang sama, pembiayaan tumbuh 10,32% secara tahunan (year on year/yoy), dana pihak ketiga meningkat 11,66%, sedangkan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) berada di level 23,66%.
Di luar perbankan, outstanding sukuk negara mencapai sekitar Rp1.793 triliun, sementara sukuk korporasi menembus Rp101,64 triliun. Kontribusi asuransi syariah tercatat tumbuh 18,10%, sedangkan pembiayaan melalui layanan pinjaman daring (peer-to-peer lending/P2P lending) syariah melonjak hampir 99% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Menurut Setiawan, capaian tersebut menunjukkan industri keuangan syariah telah memasuki fase pertumbuhan yang lebih matang. Meski demikian, ia menilai ukuran keberhasilan sektor tersebut tidak lagi cukup dilihat dari pertumbuhan aset, pembiayaan, maupun pangsa pasar.
Ia mengatakan, keuangan syariah perlu berkontribusi lebih besar terhadap pembiayaan sektor produktif, termasuk penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hilirisasi industri, ketahanan pangan, transisi energi, ekonomi digital, hingga penciptaan lapangan kerja.
Meski terus bertumbuh, pangsa pasar perbankan syariah masih berada di kisaran 7,26% dari total aset perbankan nasional. Menurut Setiawan, kondisi tersebut menunjukkan tantangan industri saat ini adalah memperdalam pasar (market deepening) melalui inovasi produk, peningkatan efisiensi, penguatan literasi, digitalisasi, serta integrasi dengan ekosistem industri halal.
Ia juga menyoroti posisi Indonesia dalam laporan State of the Global Islamic Economy 2025/2026 yang masih berada di peringkat keempat dunia, di bawah Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Padahal, Indonesia memiliki modal besar berupa populasi Muslim terbesar di dunia, pasar domestik yang luas, serta pasar sukuk dan industri halal yang terus berkembang.
Untuk memperkuat peran industri, Setiawan mengusulkan kerangka Islamic Finance Transformation Framework (IFTF). Kerangka tersebut dibangun atas lima pilar, yakni pendalaman pasar (deepening), integrasi ekosistem (integration), inovasi (innovation), pengukuran dampak (impact), dan penguatan posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global (globalization).
Setiawan juga mengungkapkan, pembiayaan syariah perlu lebih diarahkan ke sektor-sektor produktif seperti hilirisasi sumber daya alam, industri manufaktur bernilai tambah, energi terbarukan, kecerdasan buatan, pusat data, ekonomi kreatif, serta industri halal.
Ia menilai, dengan aset yang telah melampaui Rp1.000 triliun, industri keuangan syariah Indonesia memasuki babak baru.
"Menembus aset Rp1.000 triliun merupakan pencapaian yang patut disyukuri, tetapi bukan tujuan akhir. Justru keberhasilan tersebut menandai dimulainya babak kedua pembangunan keuangan syariah Indonesia," tuturnya.
Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan tersebut mampu menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan yang lebih produktif.
Komentar (0)