REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah didorong memberikan kepastian regulasi serta jaminan insentif fiskal dan nonfiskal guna mempercepat pengembangan industri antara (intermediate industry) berbasis mineral di Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting agar hilirisasi mineral nasional dapat berlanjut hingga menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengatakan, kepastian hukum menjadi fondasi utama untuk menarik investasi pada industri material lanjut (advanced materials). Menurut dia, tanpa regulasi yang jelas, pengembangan industri intermediate akan sulit berkembang.
"Saat ini yang penting itu pemerintah perlu memberikan jaminan hukum, kepastian regulasi dan insentif baik fiskal dan nonfiskal," kata Bisman dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Jumat (24/7/2026).
Ia menilai Indonesia sebenarnya telah berhasil menjalankan hilirisasi mineral. Namun, proses tersebut masih didominasi produk setengah jadi sehingga nilai tambah yang diperoleh belum maksimal.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Bisman menjelaskan nilai tambah terbesar justru berada pada tahapan industri lanjutan hingga menghasilkan produk akhir. Karena itu, pengembangan industri intermediate perlu dipercepat sebagai penghubung antara hasil pengolahan mineral dengan industri manufaktur strategis.
Menurut dia, pemerintah juga perlu memastikan setiap kerja sama dengan investor asing disertai transfer teknologi, bukan hanya investasi modal. Di sisi lain, penguatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekosistem industri berbasis mineral menjadi faktor penting untuk mendukung pengembangan material maju di dalam negeri.
Isu tersebut mengemuka dalam forum Danantara's Advanced Materials Industry Dialogue 2026 yang digelar Danantara Indonesia. Forum tersebut menginisiasi kolaborasi PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID, PT LEN Industri (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT Perminas (Persero) untuk memperkuat pengembangan material maju berbasis mineral bagi kebutuhan industri strategis nasional.
Komentar (0)