REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Viktor Orban kini menggunakan tuduhan yang selama bertahun-tahun diarahkan kepadanya. Mantan perdana menteri Hungaria itu menyatakan demokrasi telah dihancurkan, supremasi hukum dibongkar, dan kekuasaan dijalankan secara sewenang-wenang oleh pemerintahan baru yang menggantikannya.
Orban pada Rabu (22/7/2026) mengumumkan bahwa dirinya bersama partai nasionalis kanan Fidesz akan memimpin gerakan “perlawanan” damai terhadap pemerintahan Perdana Menteri Peter Magyar. Ia menyebut sistem politik yang dibentuk pemerintahan baru bukan lagi demokrasi, melainkan “tirani”.
Baca Juga
Setelah 16 Tahun Berkuasa, Orban Kini Pimpin Gerakan Perlawanan Hungaria
Uni Eropa Hukum Rusia, tetapi Kapal Eropa Tetap Angkut LNG Moskow
Eropa Mulai Terbelah, Enam Negara Tolak Sanksi Baru terhadap Rusia
“Ini bukan demokrasi, ini tirani,” kata Orban dalam konferensi pers di depan kantor pusat Fidesz di Budapest, seperti dilaporkan Associated Press (AP), Rabu.
Deklarasi tersebut menjadi pernyataan politik terkeras Orban sejak kekalahan telaknya dalam pemilu parlemen pada 12 April 2026. Kemenangan Partai Tisza yang berhaluan kanan-tengah dan pro-Uni Eropa mengakhiri 16 tahun pemerintahan Orban yang berlangsung tanpa terputus sejak 2010. Tisza juga meraih mayoritas dua pertiga di parlemen yang beranggotakan 199 orang, memberinya kekuatan untuk mengubah konstitusi dan membongkar sejumlah aturan warisan Fidesz.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Deklarasi Orban menghadirkan paradoks besar dalam politik Eropa. Selama berkuasa, ia berulang kali dikritik karena melemahkan kebebasan media, independensi peradilan, organisasi masyarakat sipil, serta mekanisme pengawasan terhadap pemerintah. Kini, setelah kehilangan kekuasaan, Orban menuduh pemerintahan yang berjanji memulihkan demokrasi justru sedang membangun kekuasaan otoriter.
Amendemen Konstitusi Picu Kemarahan Orban
Kemarahan Orban terutama dipicu oleh amendemen konstitusi yang disahkan parlemen pada 13 Juli 2026.
Perubahan itu mengakhiri masa jabatan Presiden Tamas Sulyok, yang dipilih parlemen pada 2024 ketika Fidesz masih memegang kekuasaan. Pemerintahan Magyar menilai Sulyok gagal menjalankan fungsi kepala negara karena tidak menghalangi langkah-langkah antidemokrasi pada era Orban.
Sulyok menolak mengundurkan diri. Namun, ia akhirnya menandatangani amendemen tersebut pada Sabtu (18/7/2026), hari terakhir dari tenggat lima hari yang diberikan kepadanya.
Dalam pernyataan melalui video, Sulyok mengatakan pemaksaan dirinya untuk menandatangani amendemen tersebut menjadi bukti bahwa nilai-nilai masyarakat bebas, demokrasi, supremasi hukum, serta pembagian kekuasaan telah dikorbankan demi kepentingan politik. Masa jabatannya kemudian resmi berakhir dan ketua parlemen mengambil alih tugas kepresidenan sampai kepala negara baru dipilih.
Amendemen yang sama menetapkan batas masa jabatan anggota parlemen selama 12 tahun. Aturan itu berlaku secara retroaktif atau memperhitungkan masa jabatan yang telah dijalani sebelumnya.
Menurut Orban, ketentuan tersebut akan membuat sekitar separuh anggota koalisi Fidesz yang kini duduk di parlemen tidak dapat mencalonkan diri pada pemilu nasional berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada 2030.
Ia menyamakan keadaan tersebut dengan tahun-tahun terakhir kekuasaan komunis di Hungaria pada akhir 1980-an, ketika demokrasi dan supremasi hukum belum terbentuk.
Orban menuding amendemen itu telah “membongkar supremasi hukum dan menghilangkan sistem checks and balances”. Namun, pernyataan mengenai jumlah anggota Fidesz yang terdampak merupakan klaim Orban dan belum disertai daftar resmi anggota parlemen yang akan kehilangan hak pencalonannya.
Komentar (0)