JAKARTA – Konflik di Papua semakin meluas meluas belakangan ini. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terus melakukan aksi teror yang menyebakan banyak masyarakat menjadi korban.
Akademisi Universitas Muhammadiyah Indonesia, Rasminto, mengatakan, Papua merupakan miniatur kompleksitas pembangunan nasional. Tantangan yang dihadapi juga berkaitan dengan kondisi geografis, keragaman budaya, kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga dinamika keamanan di sejumlah wilayah.
“Keberhasilan pembangunan Papua tidak ditentukan oleh kuatnya perdebatan politik, ujarnya dalam Diskusi Publik bertajuk "Papua dalam Problematika Pembangunan Nasional" yang diselenggarakan Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Graha MPSI, Jakarta, dikutip Kamis (23/7/2026).
“Melainkan kemampuan menghadirkan kebijakan yang berbasis data, sensitif terhadap karakteristik masyarakat, serta konsisten mengawal implementasi pembangunan di lapangan,”lanjutnya.
Baca Juga:Radioterapi Canggih Kini Lebih Mudah Diakses, Pasien JKN: Pelayanannya Cepat dan MembantuPapua kata dia, tidak bisa dibaca dengan satu kacamata. Persoalannya multidimensi sehingga penyelesaiannya juga harus komprehensif.
“Ketika kita hanya melihat dari satu sisi, maka kebijakan yang lahir berpotensi tidak menyentuh akar persoalan," kata Rasminto.
Dia mengapresiasi komitmen pemerintah yang terus menempatkan Papua sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional melalui pembangunan infrastruktur, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Arah kebijakan tersebut sudah berada pada jalur yang tepat karena berorientasi mengurangi kesenjangan pembangunan antara Papua dan wilayah lain di Indonesia", katanya.
Namun, yang jauh lebih penting adalah memastikan seluruh kebijakan memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
"Besarnya dana pembangunan, termasuk dana Otonomi Khusus, harus diukur dari manfaat yang benar-benar diterima masyarakat. Jika tata kelola, pengawasan, dan implementasinya belum optimal, maka besarnya anggaran tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan," ujarnya.
Baca Juga:Buntut Keterangan Sony Sonjaya, Kejagung Selidiki Dugaan Proyek CCTV Fiktif MBGMenurut Rasminto, karakteristik Papua yang memiliki ratusan kelompok etnis, bahasa daerah, dan wilayah adat menuntut pendekatan pembangunan yang adaptif. Kebijakan yang berhasil di satu daerah belum tentu efektif diterapkan di daerah lain.
"Pendekatan pembangunan di wilayah pesisir tentu berbeda dengan wilayah pegunungan atau pedalaman. Pemerintah perlu terus memperkuat kebijakan yang berbasis kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan riil masyarakat agar pembangunan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga diterima secara sosial," katanya.
Rasminto mengingatkan agar publik tidak terjebak pada generalisasi terhadap kondisi Papua. Menurutnya, dinamika keamanan memang masih terjadi di sejumlah wilayah, tetapi kondisi tersebut tidak dapat dijadikan ukuran untuk menggambarkan keseluruhan Papua.
"Papua bukan hanya tentang konflik. Banyak daerah yang tumbuh, masyarakatnya aktif bertani, berdagang, membangun pendidikan, dan mengembangkan usaha. Karena itu, kita harus melihat Papua secara utuh agar kebijakan yang disusun juga proporsional dan objektif," tegasnya.
Baca Juga:Gus Falah Desak Pelaku Penyekapan dan Penyiksaan Brutal Wanita di Bandung Dihukum Seberat-BeratnyaBerdasarkan pengalaman melakukan penelitian lapangan di berbagai wilayah Papua, Rasminto menilai masyarakat memiliki daya tahan sosial yang kuat serta keinginan besar untuk maju.
"Ketika negara mampu menghadirkan akses pendidikan, layanan kesehatan, pendampingan usaha, infrastruktur, dan kepastian keamanan, masyarakat Papua mampu menjadi pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri", jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan Papua ke depan harus bergeser dari sekadar membangun infrastruktur menuju pembangunan manusia. Investasi pada pendidikan, peningkatan kapasitas generasi muda, penguatan ekonomi lokal, serta kualitas kepemimpinan daerah akan menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan jangka panjang.
Rasminto mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk akademisi, pemerintah, media, dan masyarakat sipil, untuk mengedepankan dialog yang sehat dan kritik yang konstruktif.
"Kritik terhadap pembangunan tentu diperlukan dalam negara demokrasi. Namun kritik harus berbasis data, menawarkan solusi, dan memperkuat kualitas kebijakan,”ujarnya.
Baca Juga:Ketua BEM FH Abdimaludin Akui Terima Uang Rp20 Juta dari Alumni, Diberikan oleh Polisi“Papua membutuhkan kolaborasi dan optimisme, bukan narasi yang memperuncing polarisasi. Jika pembangunan dijalankan secara inklusif, transparan, dan konsisten, saya optimistis Papua akan menjadi salah satu pilar penting kemajuan Indonesia," tutup Rasminto.
#nasional
Komentar (0)