JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga, untuk membahas tindak lanjut penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai ojek online (ojol), Kamis (23/7/2026).
Dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, DPR dan pemerintah berupaya menyelaraskan langkah untuk merumuskan regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi ekosistem transportasi berbasis aplikasi.
Baca juga: Pengemudi Ojek yang Ditembak Maling Motor di Matraman Mulai Pulih, Pelaku Masih Diburu
Sejumlah pejabat hadir dalam rapat tertutup tersebut, di antaranya Wakil Ketua DPR Sari Yuliati, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri UMKM Maman Abdurahman dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
Selain itu, hadir juga Menteri Hukum Supratman Andi Agtas beserta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Chief Operating Officer Danantara Rosan Roslani, serta Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria.
Baca juga: Antar Perempuan Tagih Utang ke Mantan Pacar, Pengemudi Ojek di Lampung Selatan Dibacok karena Cemburu
Rapat koordinasi ini disebut menjadi langkah lanjutan pemerintah untuk merampungkan regulasi yang sebelumnya menuai polemik di kalangan pengemudi transportasi online.
Dalam pertemuan itu, peserta rapat membahas berbagai substansi yang akan dimuat dalam Perpres.
Pembahasan mencakup penguatan perlindungan bagi mitra pengemudi, kepastian hubungan kemitraan antara perusahaan aplikasi dan pengemudi.
Pembahasan juga mencakup keberlanjutan iklim usaha, hingga koordinasi lintas kementerian dalam pelaksanaan kebijakan.
Baca juga: Komplotan Peretasan Rp 144 M Bank Jambi Manfaatkan Data Ojek Online, Dua WN Bulgaria Jadi DPO
Diberitakan sebelumnya, Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online menjadi sorotan, setelah pemberlakuan kebijakan pembagian pendapatan sebesar 92 persen untuk pengemudi dan 8 persen aplikasi mulai berlaku 1 Juli 2026.
Namun, skema tersebut baru berlaku untuk layanan antar jemput penumpang ojek online.
Hal itu pun memicu aksi unjuk rasa yang digelar Gerakan Ojol Indonesia Bersatu (GOIB) pada 2 Juli 2026.
Dalam aksi itu, para pengemudi menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah, termasuk mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan lembar negara Perpres Nomor 27 Tahun 2026 dan meminta potongan komisi 8 persen berlaku untuk seluruh layanan ojek online.
Baca juga: Bagaimana Nasib Ojek dan Area Jemput Setelah Integrasi Stasiun Karet-BNI City?
Koordinator Aksi GOIB Irfan Smandu menegaskan bahwa demonstrasi dilakukan secara mandiri oleh para pengemudi.
“Kami demo itu dari hati ya, tanpa ada tendensi apapun, tanpa ditunggangi, dan dibiayai siapa pun. Memang benar-benar kami ojol sungguhan yang menyuarakan aspirasi pendapat kami di muka umum," ujar Irfan, Kamis (2/7/2026).
Pada saat menemui massa aksi, Staf Khusus Wakil Menteri Sekretaris Negara Binbin Firman Tresnadi menyampaikan bahwa Perpres tersebut belum rampung sepenuhnya dan masih dalam proses administrasi.
Komentar (0)