Kupang, NTT (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menilai Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) perlu mengoptimalkan harmonisasi produk hukum daerah dengan melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) NTT.
Menurut dia, optimalisasi tersebut untuk memastikan setiap peraturan daerah selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepastian hukum bagi masyarakat.
"Kalau tidak berkoordinasi untuk harmonisasi ini, kemudian membuat peraturan-peraturan yang dibuat itu tidak efektif atau tidak implementatif, atau ada masalah," kata Andreas saat kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT, di Kupang, Rabu.
Menurut dia, Komisi XIII DPR RI juga mendorong Kementerian Hukum memperkuat regulasi pembentukan peraturan perundang-undangan dengan mengatur kewajiban harmonisasi sebagai syarat sebelum penetapan dan pengundangan produk hukum daerah.
Selain itu, Komisi XIII DPR RI juga mendorong penguatan kewenangan Kementerian Hukum dalam proses pengundangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah guna mewujudkan kepastian hukum dan harmonisasi regulasi.
"Pemerintah provinsi dan Kanwil Kementerian Hukum memiliki tanggung jawab bersama dalam pembentukan produk hukum daerah," ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT Silvester Sili Laba mengatakan pihaknya terus mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan harmonisasi produk hukum sebelum ditetapkan.
Menurut dia, hasil inventarisasi dan peninjauan Kanwil Kemenkum NTT menunjukkan masih terdapat Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta 38 Peraturan Gubernur NTT sepanjang 2025 yang tidak diajukan untuk dilakukan harmonisasi.
Ia mengatakan Kanwil Kemenkum NTT telah menyurati Gubernur NTT pada 31 Oktober 2025. Namun, hingga kini masih terdapat peraturan gubernur yang diundangkan tanpa melalui tahapan harmonisasi.
Silvester menegaskan harmonisasi penting untuk memastikan produk hukum daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menghindari cacat yuridis formal, serta memberikan kepastian hukum dalam implementasinya.
Ia menyampaikan sepanjang 2024 hingga 21 Juli 2026, Kanwil Kemenkum NTT telah menyelesaikan harmonisasi 372 rancangan produk hukum daerah yang terdiri atas 209 rancangan peraturan daerah, 140 rancangan peraturan kepala daerah, dan 23 rancangan peraturan DPRD.
“Seluruh proses harmonisasi tersebut diselesaikan dalam waktu satu hari kerja sebagai upaya mempercepat pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas,” katanya.
Baca juga: DPR minta harmonisasi regulasi daerah diperkuat cegah tumpang tindih
Baca juga: Komisi XIII DPR minta Imigrasi diisi orang berkapasitas usai ada OTT
Menurut dia, optimalisasi tersebut untuk memastikan setiap peraturan daerah selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepastian hukum bagi masyarakat.
"Kalau tidak berkoordinasi untuk harmonisasi ini, kemudian membuat peraturan-peraturan yang dibuat itu tidak efektif atau tidak implementatif, atau ada masalah," kata Andreas saat kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT, di Kupang, Rabu.
Menurut dia, Komisi XIII DPR RI juga mendorong Kementerian Hukum memperkuat regulasi pembentukan peraturan perundang-undangan dengan mengatur kewajiban harmonisasi sebagai syarat sebelum penetapan dan pengundangan produk hukum daerah.
Selain itu, Komisi XIII DPR RI juga mendorong penguatan kewenangan Kementerian Hukum dalam proses pengundangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah guna mewujudkan kepastian hukum dan harmonisasi regulasi.
"Pemerintah provinsi dan Kanwil Kementerian Hukum memiliki tanggung jawab bersama dalam pembentukan produk hukum daerah," ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT Silvester Sili Laba mengatakan pihaknya terus mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan harmonisasi produk hukum sebelum ditetapkan.
Menurut dia, hasil inventarisasi dan peninjauan Kanwil Kemenkum NTT menunjukkan masih terdapat Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta 38 Peraturan Gubernur NTT sepanjang 2025 yang tidak diajukan untuk dilakukan harmonisasi.
Ia mengatakan Kanwil Kemenkum NTT telah menyurati Gubernur NTT pada 31 Oktober 2025. Namun, hingga kini masih terdapat peraturan gubernur yang diundangkan tanpa melalui tahapan harmonisasi.
Silvester menegaskan harmonisasi penting untuk memastikan produk hukum daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menghindari cacat yuridis formal, serta memberikan kepastian hukum dalam implementasinya.
Ia menyampaikan sepanjang 2024 hingga 21 Juli 2026, Kanwil Kemenkum NTT telah menyelesaikan harmonisasi 372 rancangan produk hukum daerah yang terdiri atas 209 rancangan peraturan daerah, 140 rancangan peraturan kepala daerah, dan 23 rancangan peraturan DPRD.
“Seluruh proses harmonisasi tersebut diselesaikan dalam waktu satu hari kerja sebagai upaya mempercepat pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas,” katanya.
Baca juga: DPR minta harmonisasi regulasi daerah diperkuat cegah tumpang tindih
Baca juga: Komisi XIII DPR minta Imigrasi diisi orang berkapasitas usai ada OTT
Komentar (0)