JAKARTA, KOMPAS — Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono berkomitmen memperketat tata kelola dan transparansi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis guna mencegah praktik korupsi hingga potensi konflik kepentingan. Sudaryono tidak akan memberi toleransi pada percaloan proyek dapur penyedia makanan, termasuk yang mengatasnamakan keluarga maupun kerabatnya.
Komitmen tersebut disampaikan Sudaryono seusai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Hadir dalam acara tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Bachtiar Najamudin, dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Sudaryono mengakui adanya celah dan keterbatasan transparansi dalam tata kelola BGN sebelumnya yang perlu segera dibenahi. Pembenahan sistem tersebut menjadi prioritas utama mengingat BGN mengelola anggaran negara dalam jumlah sangat besar yang dampaknya bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah.
"Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya bisa secara digital, ada record-nya, dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi. Segala sesuatu harus terang-benderang," ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikucurkan untuk program prioritas ini harus dipastikan tepat sasaran dan memberikan kemanfaatan nyata bagi penerima. Kelompok sasaran utama mencakup anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, hingga lansia di seluruh wilayah Indonesia.
Sudaryono yang tak lagi menjabat Wakil Menteri Pertanian setelah ditunjuk menjadi Kepala BGN tersebut, memperingatkan potensi munculnya pialang proyek atau calo yang memanfaatkan kedekatan relasi pejabat dalam pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG di daerah.
Ia meminta masyarakat dan aparat penegak hukum tidak ragu bertindak jika menemukan oknum yang menjual namanya, keluarganya, maupun rekannya demi mendapatkan proyek atau imbalan tertentu.
"Saya tegaskan, kalau ada orang menawarkan jasa dengan imbalan ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat, atau alumni bersama saya, saya pastikan itu tidak benar. Laporkan kepada pihak yang berwajib," ucapnya.
Politisi Partai Gerindra itu juga menjamin dirinya beserta keluarga tidak memiliki bisnis dapur maupun keterlibatan dalam unit SPPG mana pun. Ia memastikan seluruh pengambilan keputusan dan koordinasi pekerjaan di lingkungan BGN akan dilakukan melalui mekanisme sistem resmi yang terbuka, bukan di ruang-ruang informal yang minim pengawasan.
"Kita bukan lagi trust in person atau bicara di ruang-ruang remang-remang di private room restoran. Segala sesuatu harus dibahas di ruang yang terang, transparan, dan dilihat orang," katanya.
Selain pembenahan tata kelola internal, Sudaryono berjanji akan menjadikan program MBG sebagai penyerap hasil produksi pangan lokal. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah terjadinya penumpukan stok (oversupply) hasil pertanian atau peternakan yang sering kali merugikan peternak dan petani kecil.
Melalui skema distribusi yang terintegrasi, bahan pangan seperti telur, daging ayam, sayuran, dan ikan akan diserap langsung dari rantai pasok lokal di tingkat desa. Hal ini diharapkan mampu memutar roda perekonomian perdesaan secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro lokal.
"Ini namanya makan bergizi gratis, bukan sekadar makan enak atau makan banyak. Esensinya adalah pemenuhan gizi yang sesuai, sekaligus meng-anak-emas-kan ekonomi lokal—peternak, nelayan, dan petani kita di daerah. Dana APBN yang besar itu harus beredar di desa-desa," pungkasnya.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming optimistis pengalaman Sudaryono di sektor pangan mampu membawa perbaikan tata kelola dan transparansi Program MBG. Pelaksanaan yang lebih rapi, transparan, dan tepat sasaran dipandang penting agar anggaran negara memberikan manfaat nyata bagi peningkatan gizi anak Indonesia.
Gibran juga mendukung penuh pelaksanaan MBG yang berfokus di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dengan melibatkan UMKM, kantin sekolah, serta orang tua siswa. Pelaksanaan program prioritas Presiden ini diharapkan dapat berjalan dengan manajemen yang lebih rapi, terukur, dan terhindar dari praktik korupsi.
"Kita ingin MBG sebagai salah satu program prioritas Presiden, dapat berjalan dengan manajemen yang lebih rapi, terukur dan terhindar dari praktik-praktik korupsi," pungkas Gibran
Komentar (0)