Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus melakukan pembinaan terhadap para kepala daerah. Hal tersebut menyusul masih adanya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus dugaan korupsi.
Bahtra mengatakan persoalan hukum yang menjerat kepala daerah merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing. Namun, ia menilai Kemendagri sebagai pihak yang memiliki fungsi pembinaan terhadap pemerintah daerah perlu terus memperkuat tugasnya.
"Kalau terkait persoalan hukum saya pikir itu pribadi yang bersangkutan. Kami enggak punya kewenangan di sana, tapi yang pasti kami terus meminta Kementerian Dalam Negeri selaku pembina kepala daerah untuk terus melakukan pembinaan terhadap para kepala daerah kita," kata Bahtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/7).
Menurutnya, penyelenggara negara harus tetap berkomitmen menjalankan tugas untuk melayani masyarakat dan menghindari tindakan yang melanggar aturan.
Bahtra juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto kepada para penyelenggara negara agar fokus menjalankan tugas dan mengurus kepentingan rakyat.
"Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwa kita sebagai penyelenggara negara harus terus berkomitmen untuk konsisten mengurusi persoalan-persoalan rakyat, berkaitan dengan urusan yang lain semestinya tidak dilakukan pelanggaran-pelanggaran," ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah kepala daerah terjerat kasus korupsi melalui OTT maupun proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Bahtra menilai fenomena tersebut tidak dapat digeneralisasi karena berkaitan dengan tindakan individu.
Teranyar, Bupati Lombok Barat yang terkena OTT oleh KPK. Dia diduga menerima suap hingga gratifikasi terkait pengaturan proyek.
Komentar (0)