Kemenekraf Percepat Program Strategis untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat

Pantau - Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mempercepat implementasi program strategis pada semester kedua 2026 dengan fokus pada ekonomi kerakyatan, keadilan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat guna memperkuat struktur perekonomian nasional.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk memperkuat perekonomian berasaskan kekeluargaan sekaligus mendukung capaian Kabinet Merah Putih selama dua tahun pertama.

“Kementerian Ekraf senantiasa menghadirkan program yang memberi kesempatan kolaborasi, konsolidasi, sekaligus akselerasi untuk memastikan ekonomi kreatif tumbuh dan dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai the new engine of growth. Kami akan manfaatkan sebaik mungkin setiap program sehingga memancarkan energi kreativitas yang terus memberi manfaat nyata bagi ekosistem kreatif di Indonesia,” ungkap Riefky.

Kemenekraf akan mempercepat tiga program unggulan, yakni Aktivasi Desa Kreatif, Aktivasi Creative Hub, dan Creative by Indonesia yang diperkuat melalui fasilitasi bantuan pemerintah serta penguatan kelembagaan di tingkat regional.

Kemenekraf menyebut optimisme terhadap sektor ekonomi kreatif didukung data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat kontribusi ekspor ekonomi kreatif mencapai 11,8 persen terhadap total ekspor nonmigas nasional hingga Maret 2026.

Realisasi investasi sektor ekonomi kreatif juga mencapai Rp61,33 triliun yang dinilai menjadi pendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB).

“Keberhasilan tata kelola ekonomi kreatif di Indonesia bukan diukur dari banyak acara atau program yang diselenggarakan, tetapi dari capaian perubahan nyata yang bisa dirasakan para pegiat ekraf. Ke depan, kami akan tetap menjaga fokus program terhadap kesejahteraan rakyat, memperkuat sinergi, serta memastikan setiap langkah yang dijalani selalu berorientasi pada dampak,” ujar Riefky.

Sebelumnya, Sidang Kabinet Paripurna pertengahan 2026 mengevaluasi berbagai capaian Kabinet Merah Putih, termasuk swasembada delapan komoditas pangan, pembentukan Dana Kedaulatan Danantara, pembangunan 1.000 jembatan desa, pembukaan empat Sekolah Unggul Garuda, dan restrukturisasi 250 BUMN.