Prabowo dan Gibran Tak Duduk Berdampingan saat SKP, Istana Bantah Isu Keretakan Kabinet

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak duduk berdampingan pada saat Sidang Kabinet Paripurna (SKP), Senin (20/7).

Perubahan tata letak ruang sidang tersebut sempat memicu perhatian publik setelah Wapres Gibran terlihat duduk terpisah di sisi kanan depan, sejajar dengan barisan menteri.

BACA JUGA: Hadiri Sidang Kabinet Paripurna, Wamen Christina Ungkap Arahan Presiden Prabowo Soal Penanganan Bencana Sumatra

Prasetyo Hadi menegaskan pemisahan posisi kursi ini sama sekali tidak merepresentasikan masalah relasi politik di level kepemimpinan nasional.

"Karena beliau (Presiden Prabowo) ingin menjelaskan banyak sekali program, maka kalau saudara-saudara perhatikan, banyaknya program itu juga harus diikuti atau didukung dengan data-data. Karena itu, kemarin beliau menggunakan alat bantu berupa teleprompter. Itulah yang kemudian menjawab pertanyaan mengenai lay out," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

BACA JUGA: Pimpin Sidang Kabinet, Prabowo Sentil Lagi Bupati yang Tak Loyal & Tinggalkan Masyarakat saat Bencana

"Kalau saudara-saudara perhatikan, Bapak Presiden berada di tengah-tengah. Kalau yang dipertanyakan adalah posisi Bapak Wakil Presiden, menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata," imbuhnya.

Menurut dia, tidak ada hal lain yang perlu dikhawatirkan terkait pengaturan posisi tempat duduk tersebut, termasuk anggapan mengenai hubungan Presiden dan Wakil Presiden ataupun soal kesetaraan posisi keduanya.

BACA JUGA: Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu

"Tidak ada. Sama sekali tidak ada (Posisi Presiden dan Wapres tidak setara). Kami pada posisi sekarang sedang kompak-kompaknya, sedang semua berusaha keras mencapai apa yang menjadi garis dari Bapak Presiden, menjadi garis dari program kerja dan prioritas nasional, semata-mata untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara," tegas Prasetyo.

Prasetyo juga menyampaikan bahwa SKP yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7) merupakan sidang rutin pertengahan tahun atau setelah berakhirnya semester pertama. Adapun sidang kabinet paripurna sebelumnya dilaksanakan pada 13 Maret 2026, atau sekitar empat bulan lalu.

Lebih lanjut Prasetyo menambahkan dalam SKP tersebut Presiden Prabowo memanfaatkan momentum untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai program prioritas pemerintah sekaligus memberikan arahan mengenai percepatan pelaksanaan program-program yang harus diselesaikan pada semester kedua tahun ini.

Selain itu, Presiden juga memaparkan berbagai capaian pemerintah selama sekitar 20 hingga 21 bulan masa pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.

"Yang paling penting justru bagaimana secara substantif apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kepada seluruh jajaran, yaitu memberikan penilaian, memberikan evaluasi, serta menyampaikan prestasi-prestasi Kabinet Merah Putih yang selama kurang lebih 21 bulan diberikan kepercayaan di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka, yang sudah banyak sekali berhasil dicapai," kata Prasetyo.

"Tentunya diakhiri dengan bagaimana beliau menghendaki agar kita, di sisa semester kedua ini, melakukan percepatan terhadap program-program prioritas yang masih harus kita kebut pelaksanaannya. Demikian," pungkasnya.

Diketahui, terdapat pemandangan berbeda pada SKP di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7), di mana Presiden Prabowo tidak duduk berdampingan dengan Wapres Gibran.

Pada SKP tersebut, Prabowo duduk sendiri di kursi depan menghadap jajaran anggota Kabinet Merah Putih. Sementara Wapres Gibran duduk di barisan para Menteri Koordinator. Gibran duduk di sebelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.(antara/jpnn)