Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memiliki salah satu sistem perlindungan sosial (welfare state) terkuat di dunia.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa berbagai program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah merupakan wujud nyata keberpihakan negara kepada masyarakat miskin dan rentan sekaligus menjadi fondasi menuju target nol persen kemiskinan.
“Jadi ini saya tegaskan, ternyata kita punya sistem perlindungan sosial, negara kesejahteraan, salah satu terkuat di dunia. Kalau kita lihat program satu-satu, dan sebagian program-program ini dilaksanakan oleh presiden-presiden sebelum kita, pemerintah sebelum kita,” ujar Prabowo.
Dalam paparannya mengenai Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026, Prabowo memaparkan sejumlah program yang berada dalam koordinasi Kementerian Sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan manfaat sebesar Rp75 ribu hingga Rp250 ribu per bulan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat dari kelompok desil 1 hingga 4. Sementara Sekolah Rakyat memberikan layanan pendidikan berasrama dengan nilai manfaat sekitar Rp4 juta per siswa per bulan kepada 44.635 siswa yang berasal dari keluarga desil 1 dan 2.
Selain itu, Bantuan Sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) diberikan kepada 83.357 penerima manfaat dengan nilai bantuan hingga Rp2,4 juta per penerima per tahun. Pemerintah juga memperkuat aspek pemberdayaan melalui Program Pemberdayaan Sosial yang menjangkau 15.000 penerima manfaat, serta Program Pemberdayaan Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan bantuan sebesar Rp10 juta per penerima yang menyasar 2.810 penerima manfaat.
Prabowo juga memaparkan berbagai program dukungan kesejahteraan lainnya, seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Program Indonesia Pintar, Kartu Sembako, bantuan stimulan perumahan swadaya, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), bantuan bencana, subsidi energi, bantuan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Cek Kesehatan Gratis (CKG). Menurut Prabowo, keseluruhan program tersebut menunjukkan kuatnya komitmen pemerintah dalam membangun sistem perlindungan sosial yang menjangkau masyarakat dari berbagai kelompok.
Pada kesempatan tersebut, Prabowo meminta jajarannya terus memperkuat tata kelola perlindungan sosial melalui integrasi data lintas sektor sehingga penyaluran bantuan semakin akurat dan tepat sasaran.
“Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin,” tegasnya.
Ia menjelaskan, digitalisasi program bantuan sosial saat ini telah berjalan di 43 kabupaten/kota pada 26 provinsi dengan sekitar 1 juta keluarga telah terdaftar dari target 12,5 juta keluarga. Sebelumnya, masyarakat dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp150 ribu untuk mengurus berbagai dokumen dan mendaftar bantuan, sedangkan kini proses tersebut dapat dilakukan secara gratis.
Lebih lanjut, Prabowo menekankan pentingnya integrasi data sosial, data kependudukan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, hingga data penerima bantuan agar tidak lagi terjadi kesalahan sasaran.
“Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi. Kalau sistem kita akurat, target 0 persen kemiskinan ekstrem menjadi jauh lebih mungkin kita capai,” ujar Prabowo.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan Kementerian Sosial saat ini tengah menyelesaikan proses verifikasi dan konsolidasi data penerima bantuan sosial bersama pemerintah daerah sebagai bagian dari penguatan sistem penyaluran bansos berbasis data tunggal.
“Hari ini proses verifikasi data terus berjalan. Mudah-mudahan dalam satu bulan ke depan seluruh proses penyambungan data dapat diselesaikan. Ada penerima yang tidak lagi memenuhi syarat, ada juga penerima baru yang masuk. Semua sedang kami konsolidasikan bersama pemerintah daerah agar datanya semakin stabil,” ujarnya.
Gus Ipul menjelaskan, Kemensos juga tengah melakukan simulasi penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu alternatif kanal distribusi bantuan. Selama ini penyaluran bansos dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
“Kami sedang melakukan simulasi. Ke depan dimungkinkan penyalur membuka layanan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga penerima manfaat dapat mengambil bantuan di sana. Bahkan sedang kami kaji kemungkinan bansos dapat dibelanjakan langsung di koperasi tersebut sehingga manfaatnya semakin besar bagi masyarakat dan sekaligus menggerakkan perekonomian desa,” kata Gus Ipul.
Ia menambahkan, proses pemutakhiran data penerima bantuan akan terus dilakukan secara berkala sehingga bansos semakin tepat sasaran.
Komentar (0)